SPBI Tuduh Polisi Lakukan Intimidasi Buruh dan Mahasiswa
Ketua Komite Pusat Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Andi Irfan mengatakan ada pihak yang mengintimidasi massa yang tergabung dalam Aliansi Malang Melawan Omnibus Law.
"Jadi, ada semacam intimidasi yang sangat sistematis. Ada kekhawatiran teman-teman buruh dilarang aksi dengan berbagai alasan. Mahasiswa juga sama, beberapa organisasi didatangi polisi," katanya pada Selasa 20 Oktober 2020.
Menurut Andi, aparat keamanan seharusnya tidak melakukan intimidasi kepada massa aksi. Untuk mencegah adanya kerusuhan seharusnya polisi memetakan dan sudah punya protap terkait pengendalian aksi massa.
"Kerusuhan terjadi karena, ketidakprofesionalan polisi, kerusuhan terjadi karena polisi tidak menerapkan protokol keamanan yang semestinya," ujarnya.
Menurut Andi, kerusuhan bukan disebabkan adanya aksi tolak Omnibus Law. Namun, lebih kepada apa yang menjadi penyebab adanya aksi massa.
"Kalau aksinya rusuh bukan karena kami, kalau aksinya rusuh itu terjadi karena keengganan Jokowi agar segera memenuhi tuntutan rakyat," katanya.
Andi menjelaskan bahwa aksi tersebut semata-mata untuk mencegah dampak negatif dari pengesahan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.
"Siapapun anda, apapun organisasi anda kalau anda bilang bahwa anda itu mewakili masyarakat. Kami ingin anda bersama- sama kami, untuk bersatu, bersuara yang sama yaitu batalkan UU Cipta Kerja," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, ribuan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Malang Melawan melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang untuk menolak pengesahan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Malang Melawan tersebut berasal dari unsur buruh dalam organisasi Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) serta elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Malang.
Ribuan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Malang Melawan tersebut menuntut agar Presiden Jokowi Widodo segara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).