Ketum PSSI Didesak Mundur, Ini Kata Menpora

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa ikut campur soal PSSI. Hal ini ia sampaikan terkait santernya desakan agar Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, mundur dari jabatannya.

Lebih lanjut, Menpora mengatakan, PSSI yang bernaung di bawah Asosiasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memiliki aturan sendiri. Sehingga pemerintah dalam posisi yang tidak mungkin intervensi.

“Memasuki wilayah-wilayah yang berada dalam ranah FIFA tidak diperbolehkan. Kan kita sudah punya pengalaman di-banned. Saya tidak mau itu terulang lagi,” ujar Menpora.

Menpora memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, termasuk meminta Ketum PSSI mundur dari jabatannya saat ini.

"Saya akan sampaikan hal itu, semua kembali kepada PSSI bagaimana menyikapinya. Tapi saya tegaskan kembali, pemerintah tidak tahu batasan-batasan mana yang boleh dan tidak boleh dimasuki. Yang pasti, kami membantu sepak bola Indonesia dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan persepakbolaan,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Menurutnya, pemerintah bergerak sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2019, percepatan pembangunan sepak bola nasional bisa cepat terwujud dan membuahkan hasil yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

Soal kelanjutan kompetisi yang saat ini terhenti menyusul pecahnya Tragedi Kanjuruhan, Menpora menyatakan bahwa tim Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) sedang bekerja menuntaskan masalah ini dalam kurun waktu satu bulan sejak tim ini dibentuk.

“Presiden menginstruksikan kepada saya untuk mengevaluasinya secara total,” ujar menteri asal Gorontalo ini.  

Ia mengungkapkan, beberapa hari lalu dirinya mengumpulkan dan mengundang stakeholder sepak bola nasional, yakni PSSI, klub-klub, beberapa kelompok suporter, kemudian dari kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan yang terkait lainnya. Dalam pertemuan itu, mereka membahas dan mendalami untuk mengevaluasi secara total sesuai arahan presiden.

“Pak Presiden memberikan waktu satu bulan untuk menyelesaikan pencarian fakta (Tragedi Kanjuruhan), tapi Pak Ketua (TGIPF) Mahfud MD meminta agar kita menuntaskan sebelum batas waktu yang ditentukan,” katanya.

Sementara terkait pembentukan tim transformasi yang diinisiasi FIFA dan Pemerintah Indonesia terkait Tragedi Kanjuruhan, Menpora menyatakan masih menanti arahan dari presiden.  

“FIFA sudah bersurat ke bapak Presiden. Jadi kami dalam posisi menunggu,” tutup Zainudin.