Ketua PGRI Minta Mendikbud Perhatikan Kesejahteraan Guru
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesian (PGRI) Unifa Rosidi menegaskan, pemerintah jangan hanya menuntut pada guru agar meningkatkan mutu pendidikan, tapi nasib dan kesejateraan guru harus diperhatikan.
Pernyataan Unifah itu disampaikan di depan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pada puncak peringatan HUT PGRI ke 74 dan Hari Guru Nasional di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Bekasi, Sabtu, 30 Noovember 2019.
Menurut Unifa, lebih dari 70 ribu guru honorer yang tidak jelas nasibnya. Padahal mereka sudah ada yang menjadi guru lebih dari 15 sampai 20 tahun.
"Begitu lamanya menjadi guru honorer sampai ke habisan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)," kata penyandang guru besar pendidikan tersebut.
Unifa mencontohkan guru yang berusia di atas 35 tahun. Mereka hanya diberi kesempatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), meskipun sudah puluhan bahkan belasan tahun menjadi guru.
"Itu pun tidak bisa serta merta dapat diangkat menjadi PPPK, harus melalui tes yang cukup rumit," kata Unifa.
Sedang yang usianya kurang dari 35 tahun bisa ikut tes menjadi guru dengan status ASN, meskipun mereka bukan guru. "Apakah kebijakan ini adil? tanya Unifa.
Ia menjelaskan perbedaan antara PPPK dengan ASN. PPPK tidak mempunyai hak pensiun sedang ASN dapat dan kesejahteraannya cenderung lebih baik katanya.
Meskipun mendapat perlakuan tidak adil, Unifah minta seluruh anggota PGRI tetap berprasangka baik kepada pemerintah.
"Para guru menaruh harapan besar kepada Mas Menteri (Mendikbud Nadiem Makarim). Pidato Mas Menteri pada Hari Guru Nasional lalu membuat para guru optimis dan termotivasi," katanya.
Sementara Mendikbud Nadiem Makarim, kembali memotivasi para guru, agar lebih peduli pada anak didiknya.
"Tema peringatan hari guru tahun 2019 ini Guru Penggerak Indonesia Maju. Karena itu harus dibuktikan oleh para guru," kata Nadiem.
Nadiem memahami, pemerintah saat ini belum memberikan kesejahteraan yang baik untuk guru.
"Guru lebih banyak dibebani dengan berbagai macam aturan, sementara kesejahteraannya kurang diperhatikan," katanya.
Di depan puluhan ribu guru dari berbagai daerah yang memadati Stadion Wibawa Mukti, Nadiem menegaskan dirinya diberi mandat oleh Presiden Jokowi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memperbaiki kesejahteraan guru.
"PR besar ini tidak bisa saya selesaikan sendiri perlu dukungan semua pihak, termasuk kepala daerah," ujar Nadiem.
Karena itu paradigma kepala sekolah dan pengawas yang selama ini sebagai regulator, harus diubah menjadi melayani. Dengan demikian kepala sekolah akan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh guru dan anak didiknya.
"Ayo kita benahi bareng-bareng, guru harus menjadi penggerak pendidikan. Sedang pemerintah akan mendukung dari segi sarana dan prasarananya, termasuk kesejahteraan guru," kata Nadiem disambut tepuk tangan.
Kehadiran Nadiem sangat ditunggu-tunggu oleh para guru. Terbukti ketika ia bersama istrinya Franka Nadiem Makarim memasuki stadion. Para guru menyerbunya untuk swa foto.
Meskipun Nadiem ingin melayani guru yang mengajaknya swa foto tapi beberapa aparat kepolisian dan panitia membatasinya dengan alasan keamanan.
Dalam peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nadional 2019, beberapa guru dan kepala daerah menerima penghargaan atas kepeduliannya pada dunia pendidikan. Penghargaan Dwija Praja Nugraha itu di antaranya diberikan kepada Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni.
Advertisement