KPU Siapkan Jakarta dan Surabaya Sebagai Tempat Debat
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan, bahwa ada kemungkinan debat Capres 2019 akan dilakukan di dua tempat. Selain di Jakarta, KPU berencana juga menggelar debat Capres 2019 di Surabaya.
Pertimbangan itu dipilih agar debat Capres tak sentralistik atau hanya terfokus di Jakarta saja. Sesuai rencana, debat akan dilakukan sebanyak empat kali, dengan rincian tiga di Jakarta dan satu kali di Surabaya. Namun, Arief mengatakan hal ini masih bersifat rencana. Bisa jadi di Jakarta dua kali, Surabaya dua kali. Atau Jakarta tiga kali, Surabaya sekali. Tapi juga bisa di Jakarta semua.
KPU selaku penyelenggara debat masih akan melakukan pengecekan. Agar nantinya tidak ada pihak yang dirugikan karena tempat debat yang kurang terjangkau.
"Kita masih cek lagi ternyata nanti pas di Surabaya itu kena televisi yang misalnya tidak punya pasukan banyak di Surabaya, tentu akan merepotkan," kata Arief Budiman di Kantor KPU RI, Jl Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat 30 Nopember 2018.
Arief mengatakan pada awalnya terdapat tiga opsi tempat. "Awalnya bahkan kita bikin tiga, Sumatera, Jawa, Sulawesi. Tapi ternyata secara teknis itu sangat merepotkan," kata Arief.
Namun, menurut Arif hal ini akan merepotkan pasangan calon hingga pendukung masing-masing pasangan. "Tentu merepotkan bagi pasangan calon, timnya, pendukungnya kan harus menyiapkan ke sana," kata Arief.
"Kedua merepotkan bagi lembaga penyiaran, karena mereka pasti akan distribusi logistik, personil, dan itu merepotkan banyak pihak. Jadinya sudah kita mengerucutkan hanya dua tempat saja Jakarta dan Surabaya," kata Arief.
Abdullah Karding Badan Pemenangan Nasional Pasangan Jokowi - Ma'ruf maupun, Nanik Deyang tim pemenangan pasangan Prabowo - Sandi menyatakan siap di mana saja. "Jakarta oke, Surabaya juga tidak ada masalah," kata Deyang.
Sementara terkait kecurangan pemilu, menyusul kemungkinan adanya kontestan yang melakukan segala cara untuk memenangkan Pilpres 2019, KPU telah menyiapkan penangkalnya melalui undang undang.
"Disinilah pentingnya ada saksi dan petugas Panwaslu sejak di TPS. Mereka akan mencegah kecurangan untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil," kata Arief.
Sedangkan menanggapi pernyataan Politisi Nasdem Akbar Faisal terkait perlunya mewaspadai adanya mesin penyedot suara di Pilpres 2019, Arief menegaskan bahwa hal itu tidak ada.
Seperti diutarakan Akbar, mesin itu mampu menyedot suara 10 sampai 20 persen suara untuk memenangkan pasangan calon tertentu. "Nyedotnya itu bagaimana? Ada-ada saja " kata Arief Budimam," sambil tertawa. (asm)