Puan Maharani Singgung Soal Etika Politik

Tensi politik Indonesia agak sedikit menghangat sejak Februari 2021, terutama ketika Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memutuskan untuk mengambil alih Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Di tengah memenasnya tensi politik bekalangan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pentingnya etika dalam seluruh aktivitas politik di Indonesia. Menurut dia, setiap partai politik memegang tanggung jawab besar untuk memastikan kader-kadernya mengedepankan etika politik dalam menjalankan tugas-tugasnya.

“Pemikiran dan perilaku dari para anggota dewan menjadi cerminan dari proses kaderisasi partai politik yang berjalan di Indonesia,” kata Puan Maharani dalam Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, di Jakarta, Senin 22 Maret 2021

Puan Maharani menegaskan, setiap kader partai politik seharusnya sudah dibekali dan sudah melalui proses internalisasi etika politik. Sehingga penerapan etika politik, pelaksanaan etika berbangsa dan bernegara menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas jabatan publik.

“Penerapan etika politik oleh setiap anggota Dewan akan turut memengaruhi tingkat kepercayaan atau trust dari masyarakat kepada DPR,” ujar perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.

“Ketika trust (kepercayaan) itu terbangun, maka insya Allah citra dan wibawa parlemen turut meningkat di benak masyarakat,” sambung dia.

Dalam seminar yang mengambil tema “Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan: Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik Melalui Peran Partai Politik” itu, Puan Maharani mengatakan bahwa peningkatan citra parlemen tidak dapat terjadi secara otomatis.

Oleh karena itu, Puan Maharani mengingatkan pada seluruh anggota DPR RI untuk mematuhi kode etik yang berisi norma selama menjalankan tugas, untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR RI.

Adapun penegakan kode etik ini dilakukan oleh alat kelengkapan DPR RI, yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan, yang dibentuk untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Akan tetapi, lanjut Puan Maharani, Mahkamah Kehormatan Dewan perlu bekerja sama dengan berbagai elemen dalam ekosistem politik, termasuk dengan partai politik.

“Saya berharap dari seminar hari ini dapat dikuatkan komitmen dan gotong royong kita agar setiap pejabat publik di Indonesia beretika dalam menjalankan tugasnya. Serta selalu mengedepankan kepentingan rakyat, negara, dan bangsa,” ucap politisi PDI Perjuangan.