Ketua DPD RI Minta Sistem Kesehatan Indonesia Harus Diperbaiki
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI A.A. La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta adanya perbaikan sistem kesehatan di Indonesia agar bisa optimal dalam pelayanan kepada masyarakat.
Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 22 Januari 2021, ia mengatakan kondisi pandemi Covid-19 telah menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kelemahan di sistem kesehatan, dalam konteks ketahanan sektor kesehatan nasional.
Menurutnya, pandemi Covid-19 telah memorak-porandakan berbagai aspek kehidupan.
"Kondisi ini harus menjadi cambuk dan menjadi momentum evaluasi bagi kinerja beberapa bidang. Khususnya yang kurang siap mengantisipasi berbagai macam kondisi yang di luar kenormalan," ujarnya.
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu, mengatakan banyak pihak menyebut ketahanan nasional di sektor kesehatan mendesak untuk diperkuat, selain ketahanan sektor pangan dan pendidikan.
"Bidang kesehatan mungkin yang paling minim. Hal ini dilihat dari kesiapan pelayanan serta fasilitas yang kurang memadai. Kita pun bisa merasakan lemahnya pelayanan kesehatan dari puskesmas dan RS yang kurang strategis, atau jauh dari fungsi promotif dan preventif terhadap wabah penyakit," katanya.
La Nyalla menilai sejumlah rumah sakit kerap gagap dalam menangani lonjakan jumlah pasien. Ia mengaku bahwa kondisi pandemi Covid-19 memang di luar kenormalan.
Akan tetapi, katanya, seharusnya hal tersebut tidak menjadi alasan untuk tidak siap menghadapinya. Apalagi, pandemi sudah berlangsung setahun dengan jumlah yang terus meningkat.
Seharusnya, kata dia, ada langkah untuk mengantisipasi lonjakan kasus. "Harus diaku sistem kesehatan Indonesia masih lemah. Dan ini harus menjadi pelajaran yang sangat berharga dan menjadi evaluasi, ke depan kita harus lebih matang. Ini menjadi tugas bersama bagi para pemangku kebijakan dan harus segera diatasi," katanya .
Ia mengatakan Indonesia harus memiliki sistem pertahanan kesehatan nasional melalui reformasi sistem kesehatan. "Kita harus bangun birokrasi kesehatan yang inovatif, tidak boleh lagi ada simpang siur informasi pelayanan kesehatan," katanya.