Kepala Dinas di Surabaya Wajib Layani Langsung Warga Tiap Jumat

Untuk mempercepat masalah yang dialami masyarakat Surabaya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan membuka layanan baru yaitu dialog hari Jumat. Melalui layanan terbuka tersebut, warga bisa bertatap muka secara langsung dengan kepala perangkat daerah (PD), camat dan lurah.Walikota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, layanan tersebut akan dilakukan setiap hari Jumat mulai pukul 13.00-16.00 WIB, seluruh lurah, camat dan kepala dinas harus membuka ruang untuk bisa bertatap muka langsung dengan warga.

"Hukumnya wajib. Jadi warga kalau ingin bertanya atau berkeluh kesah langsung bisa bertemu Lurah, Camat dan Kepala Dinas (PD)," kata Walikota Eri Cahyadi, Kamis, 16 Juni 2022.

Tak hanya menyuruh lurah, camat serta kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk turun menemui warga. Eri juga akan bertatap muka langsung dengan warga setiap hari Sabtu.

Namun, agar tidak menimbulkan kerumunan, pertemuan antara warga dengan walikota dapat dilakukan secara bergantian. Misalnya, pada Sabtu pekan ini, pertemuan digelar dengan warga Kecamatan Asemrowo dan selanjutnya Kecamatan Bubutan.

"Jadi Sabtu mulai jam 08.00 - 12.00 WIB, itu warga bisa bertemu saya secara langsung di balai kota dengan bergantian. Tapi kalau hari Jumat, semuanya kita buka untuk lurah, camat dan kepala dinas harus menerima (warga)," kata Cak Eri panggilan lekat Walikota Surabaya.

Melalui dialog tatap muka tersebut, Eri ingin setiap masalah yang ada di tengah masyarakat dapat langsung diselesaikan. Bahkan, setiap permasalahan yang ada itu juga terekam ke dalam sistem aplikasi.

"Jadi, di situ nanti ada dialog langsung kita selesaikan dan harus selesai hari itu. Kalaupun tidak hari itu, maka kita masukkan ke dalam aplikasi, nanti akan keluar berapa hari. Karena targetnya dia 1x24 jam harus ada solusi," papar dia.

Tentu saja setiap masalah yang diadukan masyarakat harus sesuai dengan aturan. Artinya, ketika keluhan yang disampaikan tidak sesuai dengan aturan, otomatis permasalahan itu tidak bisa langsung diselesaikan.

"Karena kita punya target, jadi walaupun itu sulit, maka kita memberikan jawaban. Saat kita mengatakan tidak sesuai dengan aturan, ya tidak bisa. Tapi kalau mengatakan bisa, sesuai dengan aturan, maka tahapan yang dilewati itu dilakukan," ungkap dia.

Mantan Kepala Badan Perencana Pembangunan Kota (Bappeko) ini menegaskan, permasalahan yang diadukan oleh warga itu juga menjadi catatan evaluasi bagi setiap perangkat daerah (PD). Sebab, setiap perangkat daerah telah menandatangani kontrak kinerja dengan wali kota untuk menyelesaikan masalah di masyarakat.

"Karena setiap perangkat daerah punya kontrak kinerja dengan saya untuk menyelesaikan masalah ini. Insyaallah ke depannya setiap permasalahan itu akan menjadi catatan dari kontrak kinerja masing-masing perangkat daerah," tegasnya.

Layanan tatap muka di lingkup Pemkot Surabaya ini, dipastikannya bakal distandarkan untuk seterusnya. Melalui layanan terbuka itu, dia berharap keluhan yang disampaikan masyarakat bisa langsung diberi solusi oleh Kepala Perangkat Daerah.

"Ini akan menjadi sistem yang terbuka. Sehingga harapan kita sebagai pemerintah, sebagai pelayan, maka masyarakat bisa langsung menyampaikan hal itu. Kan sering tidak bisa bertemu dengan Lurah, Camat, dan Kepala Dinas. Hari ini harus berani bertemu," tuturnya.

Bagi Eri, seorang pejabat struktural adalah pelayan umat. Karena itu, ketika pejabat tersebut melayani, maka dia harus juga berani bertemu langsung dengan warga. "Bagaimana pejabat itu memberikan sebuah solusi, komunikatif dan itulah tugasnya sebagai pelayan," tandasnya.