Kepala Desa Diminta Optimalkan Dana Desa Untuk Pembangunan

Kepala Desa diminta segera melakukan percepatan pembangunan desa dengan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, Pemerintah Desa juga didorong untuk membuat program prioritas yang dapat menggerakkan ekonomi warga desa di tengah pandemi Covid-19 ini.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan, dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 mengharuskan semua pihak membuat skala prioritas. Pemkab Banyuwangi sendiri sudah melakukan refocusing APBD untuk menggerakkan ekonomi. Pemerintahan Desa juga perlu melakukan hal yang sama.

"Kegiatan yang sifatnya padat karya, pemberian bantuan, bisa segera diaktivasi agar ekonomi di desa bergerak," tegasnya.

Pemkab Banyuwangi, lanjutnya, telah melakukan banyak intervensi untuk mendorong perputaran roda perekonomian. Seperti bantuan peralatan kepada pelaku usaha mikro, meningkatkan kapasitas UMKM agar bisa segera bangkit.

"Ini perlu dukungan dari desa," ujar istri mantan Bupati Banyuwangi dua periode, Abdullah Azwar Anas ini.

Ipuk juga berharap Kepala Desa terus meningkatkan kapasitasnya. Termasuk masalah pengelolaan keuangan desa. Mulai dari masalah administrasi, hingga pemilihan program yang tepat untuk wilayahnya. Dia menegaskan ini adalah masalah penting. Staf-staf Desa yang menangani masalah ini harus terus diupgrade.

"Silakan bertanya kepada Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa bila kurang jelas atau menemui kesulitan. Dinas terkait juga saya minta aktif untuk memberikan pendampingan," tegasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (DPMD) Banyuwangi, Kusiyadi, menjelaskan anggaran ADD tahun 2021 yang telah dibagikan ke 189 Desa mencapai Rp172 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan Rp15 miliar dibandingkan dengan tahun 2020.

“Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk ADD tahun 2021 sudah mengalokasikan lebih dari 10% dari APBD,” ujarnya.