Kepala BNN Ingatkan Jatim Nomer Wahid Masalah Narkoba

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko mengingatkan bahwa Provinsi Jawa Timur, merupakan provinsi dengan kasus narkoba tertinggi.

"Di Jawa Timur kasus narkoba sekarang ada di angka 2,1 persen, ini tinggi lho," ucap Heru, Selasa 24 Desember 2019.

Heru menjelaskan, secara keseluruhan angka kasus narkoba nasional yaitu 1,8 persen, lebih rendah dari Jatim.

Dengan adanya perbandingan angka tersebut, tentu bisa dibilang kasus narkoba di Jawa Timur tinggi.

Heru sendiri sudah menyempatkan bertemu dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pada Senin 23 Desember 2019.

Menurut Heru, Khofifah berkomitmen kuat untuk membrantas narkotika di Jatim.

"Kita juga sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengenai tingginya kasus narkoba, yang dibahas tentu mengenai penanganan, dan Pemprov Jatim sangat serius menanganinya," pungkasnya.

Khofifah sendiri telah membeberkan wejangan dari Kepala BNN kepada ribuan hafidz dan hafidzah di Masjid Al Akbar Surabaya.

"Kebetulan tamu terakhir saya Kepala BNN, beliau berpesan, narkoba Jatim nomer wahid. Saya bersama ribuan hafidz, ayo kita lantunkan ayat suci di Jatim, insyaallah Jatim barokah, terhindar dari hal tersebut," ucap Khofifah.

Khofifah berpesan kepada hafidz dan hafidzah untuk menyebarkan agama islam di masing-masing daerahnya.

"Tolong yang punya ponpes, diajarkan kebaikan ini. Kita bersama berantas narkoba, di kampung panjenengan, untuk memberi edukasi bahwa narkoba itu salah dan haram," kata Khofifah.

Sementara dari data yang diterima ngopibareng.id dari Humas BNNP Jatim, dalam kurun waktu Januari sampai Desember 2019, BNNP berhasil mengungkap kasus tindak pidana Narkotika sebanyak 60 kasus.

Kasus tersebut berhasil di P21-kan dari target sejumlah 25 kasus. Untuk total tersangka ada 141 orang.

Sementara, barang bukti yang disita dan dimusnahkan BNNP yakni ganja seberat 3.988,68 gram, sabu seberat 62.203.94 gram, dan pil ekstasi sebanyak 1.181 butir.

Namun data tersebut, belum dilengkapi dengan data yang ada di Polres masing-masing kabupaten/kota serta dari Polda Jatim.