Kementerian Haji Umrah dan Infak, Usulan Tokoh Islam pada Prabowo

Pemerintah baru hasil Pilpres Presiden terpilih Prabowo Subianto segera dilantik pada 20 Oktober 2024, mendapat sambutan sejumlah tokoh. Berupa usulan agar membuat Kementerian Haji, Umrah dan Infak.

Seperti disampaikan Ketua MUI Pusat KH Cholil Nafis usul ke presiden terpilih 2024-2029.

“Mungkin lebih baik kalau pemerintahan Presiden Prabowo mendatang membuat kementerian Haji dan Infaq. Menggabungkan Dirjen haji, BPKH, Baznas dan BWI sehingga kementerian Agama fokus pada soal agama dan kerukunan,” usul KH Cholil, lewat akun X-nya, dikutip Ngopibareng.id, Kamis 3 Oktober 2024.

“Sepertinya setiap tahun kemenag ribut soal haji sehingga kurang fokus,” imbuhnya.

Usulan yang sama disampaikan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI Muhammad Mufti Mubarok. Ia pun mengusulkan pembentukan kementerian khusus yang menangani soal haji dan umrah serta wakaf.

Apa alasannya? Mufti menjelaskan persoalan haji dari tahun ke tahun salah satu sebabnya adalah pengelolaan haji dan umrah cukup kompleks dan melibatkan banyak pihak serta menyangkut kepentingan publik. Hal itu tentu berkaitan dengan pelayanan konsumen secara utuh.

"Ini tentu menjadi sangat kompleks sehingga memerlukan kementerian khusus yang menangani persoalan haji, termasuk umrah dan waqaf. Sehingga kami mengusulkan agar pemerintah membentuk Kementerian Haji, Umrah dan Waqaf," kata Mufti.

Menurut Mufti dari sisi perlindungan konsumen pihaknya melihat ada lima poin utama yang diinginkan oleh konsumen dalam hal pelaksanaan haji yaitu, cepat, murah, nyaman, aman, dan selamat.

Mufti juga menuturkan,alasan lain yaitu melihat potensi porsi anggaran yang sangat besar yang bisa terkelola dengan baik.

"Potensi angka pengelolaan anggaran bisa sampai Rp 700 triliun. Tentu sangat ideal jika menghadirkan satu kementerian sendiri yang menanganinya," beber Mufti.

Selain itu, lanjut Mufti saat ini pemerintahan Arab Saudi sudah memiliki kementerian haji dan umrah yang menangani persoalan haji dan umrah, sehingga pihaknya mengusulkan kepada pemerintahan baru nantinya mengadakan kementerian sendiri agar lebih maksimal dalam pelayanan haji dan umrah.

"Sehingga urusan haji dan umrah nantinya akan diurus antar kementerian haji dan umrah di Indonesia dan kementerian haji di Arab Saudi," ungkap Mufti.

Problem Haji

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, di tengah isu pengawasan haji oleh Panitia Khusus Angket Haji DPR RI.

“Saya laporkan semua kerja di Kementerian Agama, kan banyak tugasnya,” ujar Menag.

Menag enggan merinci secara spesifik apa saja tugas-tugas yang dilaporkannya kepada Presiden Widodo.

Ia berulang kali menegaskan hanya memberikan laporan rutin.

“Saya laporkan rutin. Laporan rutin ke Presiden-lah terkait pelaksanaan tugas di Kementerian Agama, semua. Saya laporkan semua tugas-tugas saya di Kementerian Agama kepada pak Presiden, itu saja,” jelasnya.

Sebelumnya, anggota Panitia Khusus Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

“Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap undang-undang tetapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus,” kata Luluk beberapa waktu lalu.