Kemendikdasmen Tegaskan Belum Ada Kebijakan Baru tentang PPDB Zonasi

Menteri Pendidikab Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan, belum mengambil kebijakan apapun terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Dia saat ini sedang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat, termasuk di dalamnya tentang Kurikulum Merdeka Belajar maupun PPDB Zonasi yang mengundang pro dan kontra.

“Kami menghargai apapun yang disampaikan masyarakat sejauh didasari niat baik untuk meningkatan mutu pendidikan di Indonesia," ungkap Mu'ti kepada ngopibareng.id, Jumat 6 Desember 2024, dalam kegiatan yang bertajuk “Mendikdasmen Mendengar Cerita Pendidikan NTT”.

Menurut Abdul Mu'ti, aspirasi masyarakat yang ia himpun itu akan disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk dibahas dalam rapat kabinet. Karena masalah pendidikan nasional tidak berdiri sendiri, tapi melibatkan beberapa kementerian dan lembaga.

Kunjungan Abdul Mu’ti ini menjadi momentum penting untuk menggali berbagai cerita, inovasi, dan tantangan yang ada di NTT, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa.

Ia mengungkapkan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia, termasuk yang berada di NTT, mendapatkan pendidikan yang bermutu. "Visi besar kami adalah pendidikan bermutu untuk semua. Kami berusaha untuk memenuhi hak sipil setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyoroti sejumlah isu utama yang menurutnya selalu berulang dan menimbulkan permasalahan tiap tahun, seperti kebijakan zonasi dalam PPDB pada setiap awal tahun ajaran baru.

Gibran menekankan pentingnya evaluasi terhadap keberlanjutan kebijakan zonasi, dan masih menghadapi tantangan terkait distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang belum merata.

“Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” ujar Gibran, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Bersama Para Kepala Dinas Pendidikan dari Seluruh Indonesia, Senin 11 November 2024.