Kemelut Wisata Kumkum di Probolinggo Dikeluhkan ke Pj Gubernur
Tempat wisata berendam (Jawa: kumkum) di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Kota Probolinggo jadi objek perselisihan antara Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Pemprov Jatim dengan komunitas pengelola tempat kumkum. Pj Walikota Probolinggo, Nurkholis pun sempat "wadul" kepada Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono saat berkunjung ke Probolinggo, Minggu sore, 17 Maret 2023.
"Masalah objek wisata kumkum di PPP Mayangan sudah kami sampaikan kepada Pj Gubernur, mudah-mudahan segera ada penyelesaian," tutur Pj Walikota Probolinggo.
Selain wisata kumkum, Nurkholis juga mengadukan sejumlah hal kepada Pj Gubernur Jatim. Di antaranya, pembangunan Dam Kelep di Sumberkareng, pembangunan paravet dan bronjong di Sungai Legundi.
Juga usulan pembangunan palang pintu perlintasan kereta api di Kedungadem, Kota Probolinggo. Proyek pembangunan tersebut total senilai sekitar Rp15 miliar sehingga Pemkot Probolinggo meminta bantuan kepada Pemprov Jatim.
Kembali ke soal keberadaan sebagian perairan PPP Mayangan yang kini menjadi tempat wisata kumkum. Sejak awal, DPK Jatim memang keberatan, pelabuhan perikanan itu diwarnai aktivitas wisata berupa tempat kumkum.
Bahkan DPK sempat menutup jalan masuk di tepi barat PPP Mayangan. Sehingga warga yang hendak berendam tidak bisa masuk.
Atas lobi dua komunitas pengelola tempat kumkum, tempat wisata berendam itu dibuka kembali. Sekarang objek wisata itu bahkan disengketakan alias digugat di Pengadilan Negeri (PN) Kota Probolinggo oleh pengelola tempat kumkum.
Di luar kasus hukum yang sedang berlangsung di PN, Pj Gubernur Jatim meminta agar komunitas pengelola tempat kumkum melengkapi fasilitas keamanan di lokasi wisata tersebut. Tujuannya, biar pengunjung (wisatawan) saat berendam di laut.
"Selama masyarakat bisa tertib dan juga pihak kelurahan bisa menjaga ya alhamdulillah. Sehingga kalau dikelola dengan baik nanti ada retribusi, agar ada PAD," ujar Adhy Karyono.
Pj gubernur menyarankan, agar pengelolaan tempat wisata kumkum didiskusikan kembali dengan DPK Pemprov Jatim.