Kemarin, Masa Transisi Surabaya Raya dan Kritik Pangdam

Beragam peristiwa pandemi corona mewarnai pemberitaan Ngopibareng.id sepanjang, Senin, 8 Juni 2020. Dua peristiwa di antaranya adalah keputusan untuk tidak memperpanjang PSBB untuk Surabaya Raya serta kritik Panglima Kodam V/Brawijaya kepada kepala daerah yang tidak serius dalam menghadapi pandemi Corona.

Transisi Surabaya Raya

Tiga kepala daerah yang masuk wilayah Surabaya Raya yakni Walikota Surabaya, Plt Bupati Sidoarjo, dan Bupati Gresik secara resmi akan menerapkan masa transisi menuju New Normal selama 14 hari.

"Dengan hasil rapat teknis semalam, secara teknis kemudian sore tadi Ibu Gubernur, Pangdam, Kapolda, Pangkoarmada 2, Walikota Surabaya, Plt Bupati Sidoarjo, dan Bupati Gresik mereka sudah mengambil langkah PSBB tidak diteruskan," kata Koordinator bidang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa Timur, Heru Tjahjono, usai meminpin rapat koordinasi lanjutan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin 8 Juni 2020 malam.

Heru menjelaskan, dalam hal ini tidak ada pencabutan surat PSBB di Kementerian Kesehatan karena ini sudah hari terakhir masa pembatasan PSBB jilid 3. Sehingga, selanjutnya adalah keputusan masing-masing kepala daerah mau melanjutkan PSBB atau tidak.

Untuk selanjutnya, Heru mengatakan, pihaknya menunggu draft Peraturan Walikota dan Peraturan Bupati dalam penerapan transisi New Normal.

"Pada dasarnya Perwali dan Perbup itu ruhnya adalah masa transisi yang ini akan didiskusikan malam ini oleh kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Besok kita ketemu untuk mem-fix-kan Perwali dan Perbup tersebut dengan isi yang lebih teknis," jelasnya.

Tak hanya itu, nantinya juga akan dilakukan penandatanganan pakta integritas antar kepala daerah dengan aparat untuk memperkuat langkah penerapan masa transisi.

Kritik Pangdam

Pangdam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah meminta agar kepala daerah yang ada di kawasan Surabaya Raya yakni Walikota Surabaya, Bupati Sidoarjo, dan Bupati Gresik lebih bersungguh-sungguh dalam menghadapi wabah virus Corona atau Covid-19.

Widodo menyampaikan, karena sampai saat ini kurang adanya keseriusan para kepala daerah. Sebab, angka penambahan justru terus meningkat di tengah banyaknya kesiapan yang ada.

"Saya minta untuk menyelesaikan masalah Covid ini jangan cuma pakai data, fakta atau drama dan sebagainya. Mari kita real semuanya," ungkap Pangdam ketika memberi arahan dalam rapat koordinasi PSBB di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin 8 Juni 2020.

Menurutnya, selama ini upaya yang dilakukan TNI dan Polri dalam penanganan Covid-19 seperti biasa saja karena tampak seperti tidak ada keseriusan dari pemerintah daerah.

Ia mencontohkan, tidak adanya aturan tegas dari Perwali atau Perbup yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19. Sehingga, ketika terjadi pelanggaran hanya diperingatkan biasa dan kesalahan yang sama akan diulang kembali oleh masyarakat.

Tak hanya itu, penerapan kampung tangguh juga dinilai masih kurang masif dilakukan oleh pemerintah daerah padahal itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tangguh menghadapi virus. Seperti halnya di RW 8 salah satu kampung di Gresik yang masih menjadi zona hijau padahal dikelilingi oleh kampung yang sudah zona merah.

“Apa yang dimiliki TNI-Polri kita berikan semuanya. Maka, berilah aturan Perwali dan Perbup dengan tegas dan kami siap mengawal. Masyarakat susah didisiplinkan padahal sangat sederhana untuk mengurangi covid-19, gasuah lain-lain,” katanya.

Tak hanya itu, Panglima TNI, kata dia, telah memberikan arahan khusus untuk membantu daerah dalam rangka operasi pendisiplinan di tempat-tempat keramaian dari tanggal 1-14 Juni 2020. Maka, ini perlu ada dukungan pula dari pemerintah untuk sama-sama memerangi covid.

Menurutnya kerjasama yang baik akan sangat baik bagi percepatan penanganan covid, sebab per hari ini saja ada tambahan sebanyak 365 kasus baru di Jatim atau tertinggi secara nasional.

Di sisi lain, Kapolda Jatim, Inspektur Jenderal Polisi Mohammad Fadil Imran meminta hal yang sama kepada pemerintah daerah. “Kita hilangkan ego, kita hilangkan kepentingan sektoral, kita ikhlas sehingga masyarkat kita bebas dari Covid-19,” ungkapnya.

Sebab, dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam memerangi Covid-19 agar tidak menyebar semakin masif di masyarkat.

Ia menyampaikan, bahwa TNI dan Polri telah memberikan perhatian penuh kepada Jawa Timur untuk segera mengatasi masalah Covid. Seperti dukungan tenaga kesehatan dan perlengkapan kesehatan dari TNI dan Polri, kemudian dukungan anggaran maupun bentuk fisik untuk mendukung keberadaan kampung tangguh.

“Saya harap reaksi cepat agar dari hulu bisa kita perbaiki dan bila perlu yang disampaikan panglima perlu komitmen dan pernyataan intergritas bersama,” pungkasnya.