Keluarga Disabilitas di Surabaya Tidak Terima PKH Kemensos, Begini Jawaban Pemkot

Keluarga Bambang Sasmito, 41 tahun dan Tita Riama 38 tahun, warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, menjadi sorotan setelah disambangi secara langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf. Mereka tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Pemkot Surabaya meminta agar masyarakat tertib mengurus Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajrihatin memastikan bahwa intervensi bantuan sosial tetap diberikan oleh pemkot kepada keluarga tersebut. "Meskipun bantuan PKH dari Kemensos saat ini berhenti, tetapi untuk intervensi bantuan sosial lainnya kepada keluarga tersebut tidak berhenti," ujar Anna.

Menurutnya, bantuan sosial yang diberikan pemkot tidak semata-mata dalam bentuk uang. Namun, berupa barang dan layanan lainnya. Misalnya, sejak tahun 2022 silam, bantuan kursi roda sudah diberikan, baik itu kursi roda standar maupun kursi roda adaptif.

Selain itu, Anna mengungkap bahwa keluarga ini juga mendapatkan berbagai layanan lainnya, seperti bantuan kesehatan dari Puskesmas setempat dan jaminan kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

"Kami juga memberi bantuan lainnya dan diberikan rutin setiap bulannya, seperti sembako, beras, telur, dan ayam melalui program Kampung Madani," imbuhnya.

Namun, Anna mengakui, ketidaksesuaian antara alamat domisili terbaru dengan alamat yang tertera dalam KTP menjadi kendala utama, khususnya bagi keluarga ini agar dapat menerima bantuan sosial kembali pemerintah pusat.

"Kepatuhan dari masyarakat terkait permasalahan adminduk ini penting karena menjadi syarat untuk menerima bantuan sosial. Saat ini, keluarga tersebut juga dibantu Lurah dan Camat setempat sedang melakukan perbaikan Adminduk agar bisa diusulkan kembali untuk menerima PKH Kemensos," paparnya.

Oleh sebab itu, Anna mengimbau kepada segenap masyarakat agar segera mengurus dan memperbarui data kependudukan bila terjadi perubahan domisili. Sebelum cuti, Walikota Surabaya Eri Cahyadi sudah menekankan kepada masyarakat agar tertib Adminduk agar masyarakat tidak kehilangan haknya dan senantiasa menerima intervensi sosial dari pemerintah pusat maupun daerah.

Diketahui, keluarga Bambang Sasmito tak lagi menerima PKH sejak tahun 2023 silam akibat dari data domisili yang tidak sesuai dengan tempat tinggal mereka sekarang. Sedangkan, keluarga tersebut memiliki empat anak yang berkebutuhan khusus.