Kelompok LGBT di Tubuh TNI, 7 Oknum Dipecat

Tujuh prajurit TNI di Jawa Tengah terlibat kasus penyimpangan seksual lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Ketujuh oknum tersebut kini dalam proses persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Humas Pengadilan Militer II-10 Semarang Letkol Asmawi menyebutkan bahwa tujuh terdakwa oknum TNI yang terkena kasus LGBT adalah Serka RR, Pelda AN, Serka AD, Kapten IC, Serka SGN, Serka AAB dan Praka P. Untuk Praka P telah sampai pada vonis pemecatan namun ia mengajukan banding. Mereka terdiri atas 1 personel TNI Angkatan Darat (AD), dan 6 personel TNI Angkatan Udara (AU).

Keberadaan prajurit TNI yang terlibat LGBT diungkap baru-baru ini oleh Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Mayor Jenderal (Purn) Burhan Dahlan. Dia mengungkap kemunculan kelompok LGBT menjadi fenomena baru di lingkungan perwira TNI, utamanya di lingkungan perwira TNI AD.

Burhan mengaku mendapat informasi tersebut saat berdiskusi di lingkungan Mabes TNI AD. Kelompok LGBT di tubuh TNI, kata dia, dipimpin prajurit berpangkat sersan.

"LGBT itu lesbi, gay, transgender dan biseksual. Ternyata, mereka menyampaikan kepada saya, sudah ada kelompok-kelompok baru, kelompok persatuan LGBT TNI Polri, pimpinannya Sersan. anggotanya ada yang Letkol, ini unik. Tapi memang ini kenyataan," kata Burhan seperti dikutip dari akun YouTube MA tersebut, Kamis 15 Oktober 2020.

Purnawirawan TNI AD ini mengemban amanat sebagai Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung sejak 9 Oktober lalu. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Hakim Agung Republik Indonesia.

Burhan mengatakan, banyak perkara masuk ke Pengadilan Militer terkait persoalan hubungan sesama jenis antar prajurit dengan prajurit.

“Ada yang melibatkan dokter yang pangkatnya Letnan Kolonel, ada yang lulusan Akademi Militer (Akmil) yang berarti Letnan dua atau satu, dan banyak lagi. Yang terendah adalah prajurit dua, ini korban LGBT,” ujarnya.

Artinya, kata Burhan, di lembaga-lembaga pendidikan, pelatih yang memiliki perilaku menyimpang dimanfaatkanlah kamar-kamar siswa untuk melampiaskan hasrat seksual kepada anak didiknya.

“Hitung-hitung ada 20 berkas terkait LGBT ini. Ada yang dari Makassar, Bali, Medan, Jakarta dan lainnya. Hanya sayang yang dari Papua yang belum ada,” katanya.