Kelas Rangkap: Cara Pemkab Probolinggo Atasi Kekurangan Guru

Kekurangan tenaga guru di suatu daerah adalah salah satu masalah pendidikan yang belum terpecahkan sepenuhnya hingga saat ini. Berbagai upaya dilakukan tiap pemerintahan kabupaten/kota untuk mengatasinya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bersama Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI), program kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia, melakukan transformasi pendidikan untuk mengatasi rasio guru terhadap siswa yang tidak imbang tersebut.

Mereka menerapkan metode Pembelajaran Kelas Rangkap (Multigrade Teaching) yaitu seorang guru mengajar dua jenjang kelas sekaligus dalam satu ruang dan waktu yang sama. Kelas I dan II digabung menjadi satu, kelas III dan IV, serta kelas V dan VI.

Langkah ini dapat menghemat anggaran dan meningkatkan efisiensi tenaga pengajar, terutama di sekolah dasar (SD). Umumnya, jumlah guru SD ada enam orang, namun dengan kelas rangkap hanya dibutuhkan tiga orang guru untuk satu sekolah.

“Guru di Kabupaten Probolinggo sekarang banyak yang pensiun. Jumlah guru menjadi berkurang. Melalui model Kelas Rangkap jumlah guru di suatu sekolah akan bisa terpenuhi,” kata Dr Fathur Rozi, Kepala Dindikbud Pemkab Probolinggo, saat ditemui di Probolinggo beberapa waktu lalu.

Sementara pengadaan Aparatur Sipil Negara baik melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maupun Calon Pegawai Negeri Sipil tidak berbanding lurus dengan jumlah guru yang pensiun tersebut. Akibatnya, Pemkab Probolinggo kekurangan guru jenjang SD, guru untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Hindu, serta Olahraga.

“Awalnya, metode ini diinisiasi oleh INOVASI yang kemudian dituangkan dalam kebijakan daerah,” kata Fathur yang menjabat sebagai Kepala Dindikbud Pemkab Probolinggo pada 2020-2023 ini.

Kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Implementasi Sekolah Pembelajaran Kelas Rangkap. Guru dibekali terlebih dulu dengan pelatihan-pelatihan pembelajaran aktif sebelum kemudian menerapkan metode ini di masing-masing kelas.

Di sisi lain, ada masalah yang dihadapi Pemkab Probolinggo yaitu munculnya sekolah-sekolah kecil, sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 60 anak.

“Kurang lebih ada 97 lembaga termasuk kategori sekolah kecil. Nah, 33 sekolah di antaranya berada di daerah terpencil di Probolinggo yaitu di pegunungan Bromo dan lainnya,” terang Fathur.

Metode kelas rangkap sangat sesuai untuk diterapkan di area terpencil ini. Terdapat delapan sekolah percontohan yang memiliki siswa kurang dari 50 orang pada 2018. Mereka adalah SDN Sapikerep III, SDN Wonokerto II, SDN Sukapura IV, SDN Sukapura III, SDN Ngadisari I, SDN Ngadisari II, SDN Sariwani II, dan SDI Nurul Hikmah As-Sholeh. Sekarang jumlah sekolah yang melaksanakan multigrade teaching di Kabupaten Probolinggo berjumlah 136 lembaga.

Penambahan angka ini dinilai sebagai kesuksesan program. Maka, dia berharap metode kelas rangkap dapat menjadi solusi bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi sekolah kecil, sekolah yang kekurangan guru, dan berada di daerah terpencil.

Solusi Bagi Pemerintah Pusat

Dr Abdul Halim Muharram MPd, Widyaprada Ahli Utama, Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek mengungkapkan akhirnya menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan besar dalam memberikan pelayanan pendidikan dari SDN Sariwani 2.

“Mereka sangat terbuka dalam pemberian layanan pendidikan. Walaupun di area yang cukup terisolir karena berada di pegunungan dan ada keterbatasan akses pada beberapa hal,” katanya.

Metode kelas rangkap dianggap sebagai inovasi yang tepat untuk mengatasi masalah pendidikan. Pembelajarannya sangat kreatif, bahkan membentuk adanya tutor sebaya, yaitu proses bimbingan belajar siswa jenjang kelas atas ke bawah atau sebaliknya.

Model pembelajaran ini senafas dengan keinginan Kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran yang sesuai dengan keinginan siswa. Wilayah lain di Indonesia dapat menerapkannya dengan memadukan identitas dan seni lokal masing-masing daerah.