Kekosongan 7 Pejabat Eselon II, BKD Segera Seleksi Kandidat

Sebanyak tujuh jabatan tingkat Eselon II di tataran Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini tengah mengalami kekosongan jabatan. Kekosongan ini dikarenakan ada pegawai yang telah habis masa jabatannya.

Dalam waktu dekat, Pemprov Jatim bakal mengadakan rotasi dan mutasi pejabat, khususnya agar bisa segera mengisi jabatan yang kini masih lowong.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pihaknya kini sedang meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera melakukan assessment, terutama pada seluruh pejabat eselon II.

"Saya sedang meminta BKD agar melakukan assessment oleh tim independent. Baru setelah itu bisa dilakukan rotasi atau mutasi, kalau setelah itu masih ada yang kosong, maka kita akan lakukan open bidding (seleksi terbuka)," kata Khofifah usai meninjau Pasar Ikan di Lamongan Kamis, 13 Juni 2019.

Dari assessment yang akan dilakukan itu, mantan Menteri Sosial ini menyebutkan bahwa akan bisa diketahui potensi dan kompetensi dari masing-masing ASN dan siapa paling cocok dan paling maksimal kompetensinya untuk ditempatkan di OPD yang mana.

Jika nanti setelah dilakukan assessment masih ada OPD yang jabatannya belum terpenuhi, maka Pemprov Jatim baru akan mengambil langkah lelang jabatan atau open bidding dalam pengisian jabatan yang kosong tersebut.

"Yang akan dilakukan assessment adalah yang sudah eselon dua. Kita tunggu itu dulu berjalan," tambahnya.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Anom Surahno. Anom mengatakan saat ini tujuh posisi yang mengalami kekosongan tersebut adalah Asisten 1, Asisten 3, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar, Wakil Direktur RS Saiful Anwar, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala Dinas Sumber Daya Alam.

"Ada dua posisi di Rumah Sakit Saiful Anwar yakni direktur dan wakil direktur, kemudian Kadin Pendidikan yang saat ini masih dijabat oleh Hudiono, staf ahli gubernur, Kadin SDA, Asisten 1, Asisten III," kata Anom di Kantor BKD Jatim, Jalan Jemur Andayani, Surabaya, Kamis 13 Juni 2019.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, Anom menyebut pihaknya akan segera melakukan rotasi. Proses rotasi atau mutasi jabatan ini rencananya akan digelar di bulan ini.

"Juni ini harus assessment dulu untuk pejabat yang akan mengisi, dirotasi dulu, baru mana yang kosong, nanti baru open bidding," papar Anom.

Sementara saat ditanya apa saja syaratnya, Anom mengatakan ada 18 hal yang harus dipenuhi. Salah satunya, calon pengisi jabatan sudah harus berpangkat eselon III.

"Prosesnya sangat panjang. Yang daftar harus eselon III dia sudah PIM, kemudian golongannya 4B, banyak persyaratan, ada 18 persyaratan termasuk di tahun 2019 ini, dan belum berusia 56 tahun," pungkasnya. (faq)