Proses Kasus YKP, Kejati Jatim Segera Panggil Risma

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan memanggil Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sebagai saksi terkait dugaan korupsi di Yayasan Kas Pembangunan dan PT Yekape Kota Surabaya. Saat ini Kejati telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pimpinan di dua perusahaan tersebut.

Kepala Kejati Jatim Sunarta mengatakan siapapun yang terlibat dan mengetahui kasus dugaaan korupsi aset Pemerintah Kota Surabaya akan dipanggil oleh Kejati untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan terhadap Risma merupakan hal yang penting karena saat ini Risma menjabat sebagai Wali Kota Surabaya sejak 2010 silam.

“Siapapun yang terlibat atau mengetahui persis ya harus kita panggil. Bu Risma pasti kita panggil 'kan yang lapor juga dia, apalagi ini menyangkut aset pemkot,” ucap Sunarta di Kantor Kejati Jatim, Senin 17 Juni 2019.

Menurut Sunarta, Risma kemungkinan besar mengetahui data-data valid mengenai aset Pemkot Surabaya, termasuk aset yang dimiliki oleh YKP saat ini.

"Kejati akan pelajari dahulu, dan akan kita atur mengenai jadwal pemanggilan bila memungkinkan. Karena kalau memang diperlukan (pemeriksaan Risma), ya akan kami panggil. Harus berani dia kan sudah menjadi wali kota selama 9 tahun dan kemungkinan dia tahu mengenai data-data aset pemkot selama ini," ujarnya.

Sunarta menambahkan, data-data dari Pemkot Surabaya sangat diperlukan untuk mengusut perkara yang sudah masuk tahap penyidikan ini. Kalaupun nanti tidak memeriksa Wali Kota Surabaya, setidaknya biro hukum Pemkot Surabaya yang akan diperiksa.

Pejabat tinggi di Pemkot Surabaya, ketika dipanggil untuk diperiksa, wajib hadir. Pasalnya, pelapor dari kasus ini adalah wali kota Surabaya, Risma. Laporan itu bertujuan agar aset Pemkot yang dikuasai swasta bisa kembali ke pemerintah.

"Sejauh ini belum ada tersangka. Penyidikan ini dalam rangka mencari tersangka. Saat ini masih penyidikan umum," imbuhnya.

Sunarta menambahkan jika hari ini Kejati telah memeriksa tiga pengurus dari YKP dan satu saksi ahli hukum Unair bernama Dian Permana.

“Tadi sudah diperiksa mulai dari pengurus dan ahli hukum dari Unair,” pungkasnya. (faq)