Kejari Blitar Didemo, Dituntut Lawan Politik Uang di Pemilu
Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Blitar melakukan aksi memperingati Hari Anti Korupsi, mendesak kejaksaan negeri untuk ikut menekan praktik politik uang di Pemilu tahun 2024. Mereka menyebut politik uang jadi penyebab korupsi. Aksi berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Blitar kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Kamis 21 Desember 2023.
Desakan ditujukan kepada para penegak hukum khususnya kejari agar menekan terjadinya politik uang. Muhamad Trijanto koordinator aksi mengingatkan terhadap bahaya laten politik uang menjelang pesta demokrasi 14 Februari 2024.
KRPK sebelum melakukan aksi demo di Kantor Kejaksaan Negeri Blitar, juga melakukan aksi yang sama di depan Kantor Pemerintah Walikota Blitar, ditemui Sekda Kota Blitar dan diminta untuk menandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan korupsi.
Hal serupa juga dilakukan KRPK di Kejari Blitar. peserta aksi ditemui oleh Agung Wibowo Kasi Pidana Khusus (Pidsus) dan Probowo Saputro Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Blitar, dan keduanya diminta menandatangani pakta integritas yang sebelumnya dibacakan oleh peserta aksi. Pakta integritas itu dibuat oleh peserta aksi di atas kain putih yang dibentangkan dengan panjang mencapai 10 meter dan lebar 5 meter.
Di hadapan Agung Wibowo dan Prabowo Saputro, Trijanto mengingatkan bahwa politik uang mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat. "Merupakan sebuah penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi serta sebuah ancaman bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemilu yang bersih, berintegritas dan bermartabat," katanya.
Trijanto beranggapan politik uang menjadi penyebab utama munculnya pemimpin yang korupsi dan tidak pro terhadap rakyat. Trijanto menyebut apabila calon pejabat di dalam memperoleh kekuasaan menggunakan politik uang, apabila nantinya menjadi pejabat tinggal menunggu waktu terjerat kasus ditangkap oleh KPK mau pun aparat penegak hukum.
Kepada wartawan Trijanto juga mengajak kepada semua pihak untuk melakukan perlawanan terhadap mafia peradilan. Seruan yang juga disepakati Prabowo Saputro.
"Berjanji Kejari akan menjaga netralitas saat pemilu bulan Februari tahun 2024 . Netralitas diutamakan, kita kami di Gakumdu, akan menindak apabila terjadi pelanggaran- pelanggaran pemilu. Kita sependapat bahwa pemilu ini, nantinya tidak ada politik uang," katanya.
Ditanya wartawan kemungkinan terjadinya politik uang di pemilu tahun 2024, Prabowo menjawab, "Mari kita minimalisir bersama - sama."