Kegiatan OKK PWI Lamongan Diikuti Jurnalis Luar Daerah

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lamongan menggelar kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK), Kamis 8 Agustus 2024.

Pesertanya lumayan banyak. Tercatat 36 dari berbagai media yang akan masuk atau bergabung serta anggota muda yang ingin mengikuti kenaikan status keanggotaan  PWI.

Sejumlah peserta itu tidak hanya diikuti wartawan Lamongan saja. Tetapi, ada peserta wartawan daerah lain, seperti Tuban, Bojonegoro bahkan ada yang dari Bondowoso.

Ketua PWI Lamongan, Kadam Mustoko, mengatakan, penyelenggaraan OKK bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme para jurnalis, dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik.

Apalagi di era modern yang serba digital sekarang ini, wartawan dituntut selalu berkualitas. Agar bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan maksimal. "Karena alasan itu juga, PWI Lamongan berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas wartawan. Bukan hanya kualitas SDM dalam memproduksi karya jurnalistik, tapi juga meningkatkan profesionalisme.

"Salah satunya melalui OKK ini, yang menjadi salah satu program kerja PWI Lamongan pada tahun ini, "tuturnya.

Kegiatan OKK yang digelar di Hotel El Resas Lamongan itu menghadirkan dua nara sumber, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jawa Timur, Mahmud Soehermono dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim, Joko Tetuko. 

Materi yang disampaikan di antaranya perihal pemahaman Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga  (PD PRT, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta UU Pokok Pers.

Materi dua narasumber banyak direspon peserta. Berbagai pertanyaan mencuat. Yakni,  terkait soal 'halal-haram' penulisan seperti menyebut identitas sumber berita di bawah umur dan perempuan hingga detil kerawanan risiko penulisan berita.

Termasuk maraknya media sosial yang secara terang-terangan menjiplak berita media mainstream tanpa seizin penulis atau perusahaan media bersangkutan. Juga, soal profesi dan status kewartawanan yang kini sedang marak dan mudah didapatkan.

"Kalau kita mau mencermati PD PRT PWI, sebenarnya semuanya sudah disebutkan dengan jelas. Untuk detil sanksi dan kerawanan risiko profesi wartawan Pak Joko Tetuko yang akan membahasnya," tutur Mahmud Soehermono.

Menyambut lemparan Mahmud, Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim, Joko Tetuko pun menjelaskan secara gamblang beserta contohnya, bahwa memang benar jika seorang jurnalis atau wartawan serta perusahaan media bisa terjerat hukum jika tidak memahami KEJ maupun UU Pokok Pers.

Mahmud juga menegaskan, OKK semacam ini adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh anggota PWI di Indonesia. Dan bisa diselenggarakan PWI di tingkat kabupaten/kota.

Menyambut lemparan Mahmud, Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim, Joko Tetuko, kemudian menjelaskan detil. Pada intinya, wartawan, redaktur, redaktur pelaksana hingga pemimpin perusahaan harus memiliki kesadaran bahwa produk berita harus bertanggungjawab. "Karena menjadi wartawan itu panggilan nurani. Dan, mestinya wartawan agar tidak berurusan dengan tindak pidana hukum," pintanya.

Sementara Ketua PWI Jatim, Luthfil Hakim yang hadir di kegiatan OKK itu sempat menambahkan, bahwa OKK menjadi wadah untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya menjadi jurnalis.

"Saya kira tadi sudah semakin dipahami, semakin terbangun bagaimana sebetulnya pondasi, bagaimana menjadi jurnalis yang benar faham menjalankan kode etik yang berlaku dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik, "tandasnya.

Lutfil Hakim juga melihat Iklim kewartawanan di Kabupaten Lamongan cukup ideal. Ini berdasar sikap pemerintah setempat yang memposisikan pers sebagai pilar dan fondasi penting dalam laju pembangunan di Lamongan. Ini juga dikarenakan hubungan baik dengan dukungan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi yang mampu adaptif dan menjadikan pers sebagai mitra kerja.

"Saya kira iklim kewartawanan di Lamongan sangat baik. Pemerintahan mengerti betul bagaimana peran pers entah itu sebagai katalisator program maupun pelayanan masyarakat," imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyebut bahwa media massa memegang peranan penting dalam proses pembangunan suatu daerah. Bahwa, dalam teori demokrasi, media atau pers disebutkan sebagai pilar ke empat selain tiga pilar eksekutif, legislatif dan yudikatif. 

Bupati yang akrab disapa Pak Yes ini mengakui, kontribusi media massa dalam keberhasilan berbagai program Kabupaten Lamongan sangat besar. Dicontohkan berperan dalam menurunkan stunting di Lamongan. Tentu, juga melalui kolaborasi pentahelix bersama pemerintah daerah, akademisi, komunitas dan pengusaha.

“Berbagai gerakan dan gerakan yang didukung juga oleh media massa, stunting Kabupaten Lamongan dari 27 persen kemarin ini tinggal satu digit 9,4 persen. Sehingga, program ini mendapat  penghargaan tingkat nasional penurunan stunting tertinggi," ungkapnya.