Kedungsumber, Desa di Tengah Hutan Bojonegoro Jadi Percontohan Desa Antikorupsi

Perhatian warga sepekan ini tertuju pada Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya desa yang beberapa tahun silam marak dengan berita banjir ini tak menyangka jadi percontohan Desa Antikorupsi (DAK) mewakili Kabupaten Bojonegoro.

Tentu banyak orang tak menyangka. Desa berlokasi di kawasan hutan jati sekitar 33 kilometer arah selatan Kota Bojonegoro ini,  kini jadi bahan pergunjingan positif. Desa Kedungsumber mewakili 430 (419 desa dan 11 kelurahan) dari total 28 kecamatan di Bojonegoro.

Adalah Ir Sukardi, Kepala Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang, Bojonegoro. Menurutnya, desanya ditunjuk sebagai percontohan DAK adalah hal berat. Terutama memanggul konsekwensi sebagai desa yang mewakili antikorupsi. “Tentu ini konsekwensinya berat. Berat tapi kita jalani saja,” paparnya pada ngopibareng.id Kamis 8 Agustus 2024.

Sukardi menyebut, selama ini, Desa Kedungsumber, hanya dikenal karena jadi langganan banjir, kiriman dari perbukitan Kecamatan Gondang dan Kecamatan Temayang. Bahkan, banjir jadi hal yang biasa, untuk warganya.

Pelan tapi pasti, desanya kini mulai tertata. Dari perkantoran, pemberdayaan warganya, juga bagaimana menerapkan keterbukaan informasi public, dan juga memberdayakan para pamong desa. “Berat tapi juga harus dijalani. Alhamdulillah tetap berjalan,” imbuhnya.

Sukardi mengatakan, adanya DAK ini atensi masyarakat luar biasa sebagai bentuk wujud dukungan partisipasi. Juga ada kearifan lokal yang ditonjolkan seperti Nyadranan. Dengan melibatkan masyarakat, proses kepemerintahan di desa bisa berjalan lancar.

Dikatakan meski Kedungsumber berada di tengah hutan, sumber daya manusianya mampu bersaing dan unggul. Mulai 2023, ada program siswa berprestasi melalui beasiswa masuk SMP. Sebab, warga setempat dalam mendidik tidak hanya bergantung pada lembaga pendidikan tapi juga secara mandiri. Saat ini ada 50 sarjana dengan 3 mahasiswanya proses doktor. Mayoritas berasal dari keluarga buruh tani.

Sebagai catatan, Pemkab Bojonegoro melalui Inspektorat, Dinas PMD, dan Dinas Kominfo membina Desa Kedungsumber sebagai perwakilan penilaian pemilihan percontohan DAK. Kegiatan digelar di Balai Desa Kedungsumber, pada Rabu 7 Agustus 2024.

Selanjutnya akan ada dua desa menyusul, yaitu Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander dan Desa Kauman Kecamatan Kota Bojonegoro.

Langkah pembinaan ini merupakan tindaklanjut hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada 10 s/d 11 Juli 2024 lalu. Selain itu juga tindaklanjut hasil rapat dengan 3 desa calon peserta Desa Antikorupsi tahun 2024 tentang persiapan penilaian desa Antikorupsi 2024 di Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro pada 17 Juli 2024.

Tim pembinaan terdiri dari Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro.

Fungsional Analis kebijakan Ahli Muda Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro, Haris Efendi menjelaskan, pembinaan bersama tim dari Inspektorat dan Dinas Kominfo. Adapun dari Inspektorat berwenang dalam pembinaan dan kelengkapan dokumen terkait komponen penilaian pengawasan, antikorupsi, dan integritas.

"Sementara dari PMD sendiri berwenang pembinaan kelengkapan dokumen tekait penilaian kelengkapan regulasi desa, pemberdayaan masyarakat desa, inovasi dan budaya lokal," jelasnya.

Sedangkan tim dari Dinas Kominfo memastikan semua dokumen sudah bisa di-upload di aplikasi termasuk bukti dukung di link google drive dan persiapan info luas kegiatan kepada masyarakat Bojonegoro.

Perwakilan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Sigit Gunawan menambahkan, beberapa indikator yang dilihat untuk mengajukan Desa Antikorupsi ialah kerapian dan kelengkapan dokumen, desa yang memiliki inovasi dan memiliki kearifan lokal.

Ada total lima komponen yang perlu dipenuhi. Di antaranya penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.