12 Kecamatan di Lamongan Terdampak Kekeringan

Kemarau yang melanda Indonesia berdampak pada kekeringan di sejumlah wilayah. Salah satunya di Lamongan. Sebanyak 32 desa di 12 kecamatan terdampak kekeringan.

BPBD Kabupaten Lamongan telah memasok air bersih di 62 dusun yang terdampak krisis air. Wilayah yang terdampak ini menurut SK Bupati Lamongan 31 Mei 2024 Nomor: 188/680/KEP/413.013/2024 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan menyebut ada 182 dusun, 93 desa di 15 kecamatan berpotensi kekeringan. Sesuai SK tersebut, hanya tiga kecamatan yang belum terdampak.

"Dari 12 kecamatan dengan jumlah desa dan dusun tadi, hingga kini jumlah air bersih yang sudah terdistribusikan sebanyak 1.087.000 liter. Pendistribusian itu disertai dengan logistik 93 profil tank, 116 terpal dan144 jeriken," papar Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Lamongan Joko Nursiyanto, Selasa, 17 September 2024.

Data terakhir, lanjut Joko Nursiyanto, Korpri Lamongan juga turut mendistribusikan sebanyak 100 rit air bersih ke dua kecamatan. Yakni, Kecamatan Tikung dan Kembangbahu.

Untuk Kecamatan Tikung meliputi Dusun Mojokerep, Desa Wonokromo, Dusun Kaliombo Desa Balongwangi, dan Dusun Balongtorong Desa Balongwangi. Sedang di Kecamatan Kembangbahu  disalurkan ke Dusun Mojorayung, Desa Lopang.

Pendistribusian air bersih itu diberangkatkan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi berkenaan peringatan HUT Korpri ke 53 dari halaman Kantor Pemkab Lamongan.

Menurut bupati yang akrab disapa Pak Yes ini, air merupakan persoalan penting yang harus ditindaklanjuti dengan langkah yang tepat. Terlebih pada musim kemarau tahun 2024, keberadaan air dapat menyebabkan kekeringan. Terutama pada daerah yang sudah ditetapkan berpotensi kekeringan.

"Untuk itu, persoalan penting yang harus kita selesaikan bersama-sama Seperti halnya dilakukan Korpri saat ini," ujarnya. 

Sekedar informasi, untuk memenuhi kebutuhan air bersih sebagai dampak kekeringan, sejumlah lembaga juga ambil bagian membantu. Seperti Polres dan Kodim 0812 Lamongan yang berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).