KBRI Tokyo Jadi Tuan Rumah Rakor Pelayanan WNI Kawasan Asia Timur dan Pasifik Oseania

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI Tokyo) menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Pelayanan Publik dan Pelindungan WNI pada 13-15 Juni 2024. Penyelenggaraan Rakor ini bertujuan untuk berbagi pandangan lintas perwakilan RI di luar negeri, utamanya terkait layanan publik dan pelindungan WNI yang prima.

Hadir selaku pembicara, antara lain Direktur Pelindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha, Analis Kebijakan Ahli Utama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Noviana Andrina, Koordinator Bidang Pembinaan Kelembagaan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan Abdul Karim, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kementerian Perhubungan Febriyanti, Pengelola Produksi Perikanan Ahli Madya/Ketua Tim Kerja Pengawakan Kapal Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Iqbal.

Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Heri Akhmadi dalam pembukaannya menyebutkan, jumlah WNI di Jepang hingga akhir 2023 telah mencapai 149.101 orang, naik 2 kali lipat dari tahun sebelumnya.

“Naiknya jumlah WNI di Jepang dibarengi dengan semakin banyaknya kasus yang terjadi, hal ini akan menjadi tantangan bagi KBRI Tokyo, terutama untuk memastikan layanan publik dan pelindungan prima bagi WNI,” ujar Dubes RI Heri Akhmadi yang didampingi Koordinator Fungsi Protokol Konsuler KBRI Tokyo Titik Nahilal Hamzah dan Diplomat Pertama Ni Kadek Yuni Ernawati.

Dubes Heri juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pejabat yang membawahi bagian pelayanan publik dan pelindungan WNI.

“Selain melakukan pelayanan dan pelindungan, pejabat di bidang protokol dan konsuler juga bertanggung jawab terhadap fasilitasi bagi pejabat VIP, sehingga beban yang diemban cukup berat,” tambahnya.

Sementara itu Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Didik Eko Pujianto menyampaikan pentingnya standar khusus pelayanan publik dan pelindungan WNI untuk memastikan kenyamanan dan kecepatan pelayanan.

“Dengan adanya sosial media, masyarakat dapat segera mengungkapkan ketidakpuasannya kepada publik ketika mereka merasa kurang nyaman,” katanya.

Dalam rakor yang berlangsung secara hibrida ini hadir sekitar 33 orang peserta dari 16 Perwakilan RI di Asia Timur dan Pasifik Oseania antara lain KBRI Beijing, KBRI Canberra, KBRI Port Moresby, KBRI Nairobi, KBRI Seoul, KBRI Suva, KBRI Wellington, KJRI Guangzhou, KJRI Hong Kong, KJRI Perth, KJRI Sydney, KJRI Osaka, KJRI Noumea, KRI Darwin, KRI Vanimo, dan KDEI Taipei.

Diskusi berlangsung interaktif, terutama seputar permasalahan WNI yang dihadapi, antara lain ketenagakerjaan, overstayer, WNI meninggal dunia, Anak Buah Kapal (ABK), dan anak-anak dengan kewarganegaraan ganda.