Kasus Perundungan Siswa Marak, PSI Surabaya: Pendidikan Karakter Masih Kurang Diterapkan
DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk bertindak tegas terhadap para pelaku perundungan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Pahlawan. Kasus perundungan tersebut terjadi di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
Plt Ketua DPD PSI Kota Surabaya, Shobikin menjelaskan, kasus perundungan yang terjadi sampai sejauh ini sudah cukup menjadi peringatan bagi Pemkot Surabaya.
Menurutnya, penerapan pendidikan karakter kepada para siswa-siswi belum sempurna secara keseluruhan. Diperlukan evaluasi secara komprehensif agar pengajaran dan pendidikan karakter bisa mencerminkan sikap arek Suroboyo yang
"Praktik tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah terus terjadi. Kasus di SMAK Gloria dan SMA Swasta di Siwalankerto belum hilang dari ingatan kita. Kini kita dipertontonkan lagi dengan kasus bullying di SMP Negeri di Surabaya yang cukup mengkhawatirkan," bebernya.
Menurut Shobikin, fenomena buruk yang sedang melanda dunia pendidikan di Kota Pahlawan harus segera menjadi perhatian semua pihak, tak terkecuali siswa, orang tua, guru, maupun pemerintah.
"Fenomena bullying dan tindak kekerasan lainnya di lingkungan pendidikan harus menjadi kesadaran kolektif dan mendapat perhatian semua pihak," paparnya.
Apalagi dengan Kota Surabaya yang sudah menyandang predikat Kota Layak Anak (KLA) dari UNICEF serta menjadi anggota Child Friendly Cities Initiative (CFCI). Artinya Surabaya yang sudah mencapai level kota layak anak dunia, jangan sampai kasus-kasus perundungan mencoreng nama Surabaya.
DPD PSI Surabaya pun mendesak agar Pemkot Surabaya untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut ini. Kebijakan yang berpihak pada penyelesaian kasus yang melibatkan peran siswa, orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar aktivitas anak juga harus diwujudkan.
"Kami di PSI meminta Walikota Surabaya melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya, untuk memberikan atensi khusus dengan mengambil kebijakan strategis. Sebagai upaya nyata agar kekerasan terhadap anak tidak lagi terjadi di lingkungan pendidikan di Kota Surabaya," paparnya.
Berikutnya, Shobikin juga meminta partisipasi konkret dari lembaga pendidikan untuk memastikan kegiatan pendidikan dan pengajaran klir dari tindak kekerasan. Karena munculnya kasus perundungan juga bisa saja terjadi karena sistem pengawasan yang belum efektif. Peran dan fungsi guru bimbingan konseling (BK) di sekolah pun belum dianggap maksimal keberadaannya.
"Selama praktek tindak Kekerasan terhadap anak dan perempuan masih terus terjadi, terutama di lingkungan pendidikan. DPD PSI Kota Surabaya akan terus beraksi, seraya mengajak semua komponen masyarakat Surabaya agar terwujud kesadaran kolektif. Siap berkolaborasi dan beraksi bersama melawan kekerasan, terutama kekerasan terhadap anak dan perempuan," pungkasnya.