Kasus Covid di Jatim Meroket, DPRD Minta Pemerintah Cari Sebabnya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah bertindak untuk mendisiplinkan masyarakat, agar patuh menjalankan protokol covid di era transisi menuju new normal. Menurutnya, abainya masyarakat berperan dalam meningkatkan kasus covid-19 yang terus bertambah di Jawa Timur, dan di Surabaya khususnya.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih mengatakan, saat ini tidak perlu meributkan masalah daerah mana yang kasusnya terbanyak. Menurutnya, angka tersebut harus menjadi motivasi agar pemerintah bisa segera mengatasi masalah pandemi ini. 

“Saya pikir hari ini bukan waktunya kita ngomong angka-angka, tapi merespon kenapa Surabaya, Jawa Timur lebih tinggi. Itu hanya untuk mencari akar masalah dan harus merespon dengan cara yang tepat,” kata Hikmah ketika ditemui di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Kamis 18 Juni 2020.

Ia tak tahu pasti akar permasalahan yang menyebabkan angka kasus ini menjadi sangat tinggi dari hari ke hari. Hanya, menurutnya, tingkat kepatuhan masyarakat sangat rendah. Masyarakat banyak yang mengabaikan protokol kesehatan, sementara kondisi saat ini belum normal.

Hal tersebut ditambah lagi dengan informasi salah yang gencar di media sosial, dan membuat masyarakat makin abai  dan tidak percaya adanya pandemi covid.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu mencontohkan, kabar tentang penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit atau tenaga kesehatan. Ketika hasil rapid masih reaktif kemudian hasil swab belum keluar, pasien sudah dinyatakan reaktif dan dirawat di ruang isolasi. Kemudian, ketika diswab ulang melalui anggota keluarga, ternyata hasilnya negatif.

“Ada juga yang mengatakan pasien yang kita temui memang disarankan kalau mau (berobat) gratis daftar aja sebagai pasien covid. Narasi seperti itu entah berapa jumlahnya, itu menimbulkan apatis di masyarakat,” ungkap Hikmah.

Sehingga, kata dia, ini menjadi sangat bahaya ketika penyelewengan dianggap remeh tapi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Sedangkan, covid ini betul-betul ada dan mengancam nyawa.

“Maka tidak hanya menyalahkan masyarakat, tapi kita juga harus mencari. Dilakukan analisis mengapa terjadi?,” ungkapnya.

Dengan pengabaian masyarakat, menurutnya tak salah jika Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Muhammad Jusuf Kalla memprediksi, kasus Jatim akan melampaui jumlah kasus DKI Jakarta dalam waktu kurang dari seminggu.  Sehingga, dengan tes masif yang dilakukan oleh Gugus Tugas setiap daerah muncul banyak temuan kasus baru yang membuat penambahan kasus perharinya selalu di atas angka 100.