Kasus Covid-19 Indonesia Turun Karena Testing Lemah
Pakar Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga, Dr Windhu Purnomo meminta pemerintah untuk memperkuat upaya testing dan tracing dalam penanganan Covid-19. Pasalnya, saat ini angkanya menurun padahal sangat dimungkinkan kasusnya masih banyak yang beredar.
Windhu memaparkan, jika saat ini penurunan kasus yang terjadi disebabkan angka testing dan tracing yang masih rendah. Misalnya, berdasar update hari ini, 2 Agustus 2021 angka testing mencapai 106.738 dengan kasus positif 22.404, angka tersebut turun dibanding kemarin di mana testing mencapai 112.661 dengan kasus yang terungkap 30.738.
"Lalu kemarin dulu kasusnya 37.284 tapi testingnya lebih tinggi 150.222. Artinya kan testing dan tracing kita sekarang justru menurun, gak salah kalau kasusnya juga menurun," ungkap Windhu kepada Ngopibareng.id, Senin 2 Agustus 2021.
Dari data tersebut, Windhu mengatakan, penanganan Covid-19 yang sangat baik saat ini adalah DKI Jakarta, meskipun angkanya masih tinggi. Namun, upaya yang dilakukan mampu menekan angka kasus, menekan bed occupancy rate, serta positivity rate. Tersisa angka kematian yang masih cukup tinggi.
Dua elemen ini menjadi sangat penting untuk segera mengungkap kasus dan segera memisahkan antara kasus positif dengan warga yang negatif. Sebab, jika tidak terungkap dengan segera maka penyebaran virus masih akan terjadi. Padahal, Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia memiliki target testing mencapai 400 ribu.
"Kalau mau mencapai 400 ribu, ya tracingnya harus diperkuat. Sekarang ini tracing kita lemah, hanya melacak dua orang dari satu orang kontak erat. Kalau mau tinggi, maka minimal sesuai standar Kemenkes 1/15, atau sesuai WHO 1/30 untuk wilayah Indonesia," katanya.
Apalagi, kata dia, saat ini pemerintah mendapat dukungan 75 ribu tracer dari aparat TNI dan Polri.
Dengan data tersebut, ia mengatakan, penanganan pandemi melalui PPKM saat ini masih belum efektif. Sebab, positivity rate masih tinggi, kemudian BOR masih tinggi, ditambah mobilitas masyarakat juga masih tinggi.
Hal senada juga disampaikan Pakar Epidemiologi Unair, Dr Atik Choirul Hidajah. Dia mengatakan, idealnya pemerintah menerapkan karantina wilayah atau lockdown sesuai Undang-Undang Karantina Wilayah. Namun, ia memahami kesulitan pemerintah apabila harus memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Untuk itu, apabila tidak dilakukan karantina wilayah maka pemerintah perlu memperkuat testing dan tracing.
"Prinsip PPKM tujuan untuk membatasi pergerakan manusia sehingga penularan jadi berkurang, tapi itu harus didukung upaya testing dan tracing. Fakta kasus turun, tapi kita gatau jumlah testing dan tracing udah mencapai target apa belum. Karena kalau gak dicari, kasus gak terdeteksi, nah ini yang harus dicari," ungkapnya.