Kasus Beda Data, Pakar Minta Pusat dan Daerah Sinkronisasi Data
Kasus beda data antara pemerintah pusat dengan Provinsi Jawa Tengah bahkan temuan adanya data dobel menjadi perhatian serius. Pakar Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Rebriarina Hapsari meminta agar pemerintah pusat dan daerah segera melakukan sinkronisasi data.
“Ini harus segera ada sinkronisasi data. Karena dampaknya sangat besar dalam penanganan pandemi,” kata Hapsari.
Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik FK Undip ini juga heran kenapa sampai terjadi pebedaan data antara pemerintah pusat dengan daerah khususnya Jawa Tengah yang terlalu tinggi. Apalagi, sampai ditemukan adanya data dobel dalam rilis itu.
“Ini harus dilacak darimana, kok bisa beda dan sampai dobel datanya. Harus ditemukan data dari lab mana, siapa yang mengirim kok sampai begitu,” imbuhnya.
Hapsari mengatakan, selama ini laporan selalu dikirimkan dari laboratorium ke Pusdatin Kemenkes. Yang bisa menyelesaikan persoalan itu lanjut dia hanya pemerintah pusat. Seharusnya, pusat melakukan verifikasi dan validasi terkait data yang masuk dari seluruh laboratorium di Indonesia itu.
“Tapi ini tentu butuh waktu lama, karena tidak hanya sehari dua hari untuk proses verifikasi data itu. Jadi memang pilihannya mau cepat atau real time tapi terjadi seperti ini, atau mau lama tapi akurat,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, terjadi perbedaan data cukup tinggi kasus positif Covid-19 antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Jateng. Dalam rilis tersebut, Satgas Covid-19 menyebut Jateng menjadi provinsi tertinggi kasus positif Covid-19 pada 29 November dengan penambahan sejumlah 2.036. Padahal, data penambahan kasus yang sebenarnya di Jateng pada hari yang sama hanya 844.
Setelah dicek, ternyata banyak ditemukan data yang dobel sebanyak 519 kasus. Dari jumlah itu, ada satu nama yang diinput hingga lima kali, sehingga total dobel data yang ditemukan sebanyak 694 kasus. Selain itu, ada juga 75 orang yang pada minggu sebelumnya sudah dirilis, kembali dirilis pada pekan kemarin. Juga, ditemukan ada data yang sebenarnya sudah diinput sejak Juni, namun baru dirilis.
Saat dikonfirmasi, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito saat dikonfirmasi terkait perbedaan data Pusat dan Jateng serta ditemukannya data dobel enggan memberikan komentar banyak. Wiku menerangkan bahwa persoalan beda data ini adalah ranah Kemenkes.
“Satgas hanya melakukan analisis data saja yang bersumber dari Kemenkes sehingga perbedaan data ini mohon dikonfirmasikan langsung pada Pusdatin Kemenkes,” ucapnya singkat.