Kapolri dan Panglima TNI Diminta Setop Komentari Soal Senjata

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto tak mau lagi ada kegaduhan yang timbul karena urusan masuknya senjata impor.

Setelah kisruh informasi akibat pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo soal 5.000 senjata ilegal, polemik kini terjadi kembali karena masuknya senjata impor untuk Korps Brimob Polri yang tertahan di bandara pada akhir pekan.

"Sebenarnya banyak hal yang tidak perlu jadi komoditas publik. Ada masalah-masalah yang diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Tugas saya sebagai Menkopolhukam, atas perintah presiden, mengoordinasikan lembaga di bawah saya untuk menyelesaikan," ujar Wiranto usai menghadiri upacara Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta, Minggu, 1 Oktober 2017.

Ia menegaskan masyarakat atau publik bukanlah tempat diskursus untuk menyelesaikan masalah-masalah persejataan itu.

Jika koordinasi sudah tuntas, Wiranto berjanji akan membeberkan hasilnya kepada publik. Dia tak menghendaki persoalan impor senjata itu menjadi bahan perdebatan dan menjadi spekulasi masyarakat.

"Biarkan kami, beri kesempatan saya bersama Panglima TNI, Kapolri, dan BIN, Pindad yang terlibat pengadaan senjata. Biar kami menyelesaikan itu," tegas Wiranto.

Atas dasar itu pula, Wiranto menegaskan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Tito Karnavian tidak melontarkan pernyataan kembali.

"Kalau kami ngomong nanti digoreng lagi. Karena itu setop dulu. Kami koordinasi internal, dan nanti sampaikan kepada publik."

Akhir pekan lalu muatan senjata dan amunisi yang ditujukan untuk Korps Brimob tertahan karena belum ada rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan lolos proses kepabeanan.

Kargo itu berisi senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) dan amunisi RLV-HEFJ kaliber 40x 46mm. SAGL terdiri atas 280 yang  dikemas dalam 28 kotak (10 pucuk/kotak), dengan berat total 2.212 kg. Sementara amunisi memiliki total 5.932 butir  yang dikemas dalam 71 boks dengan berat total 2.829 kg. (kuy)