Penilaian Reformasi Birokrasi Ditjen Dikti Tertinggi

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terus berupaya agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) berjalan optimal. Reformasi Birokrasi sebagai cara pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) harus ditegakkan oleh seluruh kementerian atau lembaga dengan melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai aspek.

Ditjen Dikti sejak tahun 2020 telah menjalankan berbagai rencana aksi meliputi delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penguatan dan penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) terhadap delapan area perubahan tersebut, Ditjen Dikti berhasil mencapai PMPRB pada aspek pemenuhan dan aspek perubahan atau (reform) tertinggi dibandingkan unit utama lainnya di lingkungan Kemendikbud. Nilai yang diraih Ditjen Dikti pada aspek pemenuhan, yakni 14,29 dan pada aspek perubahan mencapai nilai total 20,42.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nizam mengatakan, capaian ini tentunya berkontribusi dalam pencapaian target Reformasi Birokrasi Kemendikbud. Nizam optimis, Ditjen Dikti dapat terus meningkatkan penyelenggaraan pemerintah atau sistem birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

“Tentunya capaian ini sudah baik. Dan diharapkan kita dapat terus meningkatkan nilai ini sehingga apa yang menjadi tujuan dari reformasi birokrasi dapat terwujud. Semoga komitmen kita tetap terjaga untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di Ditjen Dikti dan memberikan layanan prima kepada publik,” ujar Nizam, Minggu 7 Maret 2021

Senada dengan Nizam, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Paristiyanti Nurwardani mengungkapkan, apresiasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Dikti yang telah bekerja keras dalam pencapaian ini. Paris juga berpesan agar seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Dikti turut mendukung pelaksanaan RB dengan terus melayani publik dengan SIGAP (Senyum dan Semangat, Integritas, Gotong royong, Amanah dan Profesional).

Untuk meningkatkan Reformasi Birokrasi tahun ini, Ditjen Dikti telah menetapkan Quick Wins atau program percepatan meliputi tiga program yakni Kampus Merdeka, Kedaireka, dan Pengembangan Talenta Digital. Ketiga program ini dipilih untuk mendorong percepatan keberhasilan program yang menjadi prioritas Kemendikbud serta sasaran pendidikan tinggi.

Kemudian, Sekretariat Ditjen Dikti akan kembali mencanangkan diri sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam masa yang bersamaan, Sekretariat Ditjen Dikti juga akan melakukan pendampingan kepada perguruan tinggi dalam pelaksanaan RB dan mewujudkan ZI di lingkungannya masing-masing.