Jusuf Kalla Tolak Munas dan Rapimnas Golkar Tak Sesuai Jadwal

Ketua Umum Golkar periode 2004-2009, Jusuf Kalla (JK) menolak musyawarah nasional (Munas) dan rapat pimpinan (Rapim) partai dimajukan menjadi Agustus untuk memilih pengganti Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai berlambang pohon beringin itu.

JK mempertanyakan siapa pihak yang meminta Munas Golkar dimajukan menjadi Agustus. Ia juga menegaskan bahwa Partai Golkar harus taat pada aturannya sendiri bahwa munas dan rapim digelar Desember 2024.

“Munas itu Desember, oleh karena itu, kita harus taati itu, marwah partai harus dijaga, jangan hanya karena tekanan-tekanan dari pihak luar sehingga partai harus menyerah, buat apa puluhan juta kader kalau begitu," tegas mantan wakil presiden ini dalam pernyataan resmi, dikutip Selasa 13 Agustus 2024

JK setuju dengan pernyataan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar, dan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Penasihat Golkar agar partai taat kepada aturan yang dibikin diputuskan sendiri terkait pelaksanaan munas dan rapim.

JK juga menegaskan, Ketua Umum Golkar harus berasal dari kader internal. “Kader Golkar itu antara lain harus dibuktikan minimal pernah jadi pengurus lima tahun di level pusat, dan juga satu tahun minimum di bawahnya atau provinsi,” tegasnya.

Waketum Golkar, Erwin Aksa mengatakan, partainya bakal menggelar rapat pleno penentuan Plt Ketua Umum pengganti Airlangga Hartarto. Rapat pleno itu akan dihadiri oleh jajaran pengurus partai.

"Ya, ditentukan plenonya Selasa (13 Agustus 2024). Nanti di situ baru ada penentuan Plt dan tanggal Munas. Itu hadir pengurus pleno itu ketua pengurus pleno, ada wakil sekjen, ada wakil bendahara," jelasnya.