Jokowi Tak Ingin Ada Peraturan yang Persulit Investasi

Jakarta: Berbelit-belitnya birokrasi dan perizinan tentu tidak ingin dialami oleh semua pihak. Baik warga, pekerja, pengusaha, maupun investor tentu mendambakan pelayanan publik yang cepat dan mudah, apalagi bila hal itu terkait dengan perizinan.

Belakangan ini Indonesia memperoleh sejumlah momentum yang sungguh menjanjikan. Predikat layak investasi telah diraih dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga semakin tinggi. Untuk itulah Presiden Joko Widodo menekankan jajarannya untuk memanfaatkan momentum tersebut guna meningkatkan investasi dan ekspor.

"Kunci untuk pertumbuhan ekonomi sekarang ini memang hanya ada dua, karena APBN kita tidak mungkin melompat. Dua hal ini penting sekali, yang bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi kita, pertama peningkatan investasi dan yang kedua peningkatan ekspor," ujar Presiden setelah memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja (Capaja) Akademi TNI dan Polri Tahun 2017 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin, 24 Juli 2017.

Dalam sidang kabinet paripurna yang diselenggarakan siang tadi, Kepala Negara memang sempat memberikan teguran kepada kementerian maupun lembaga negara yang dianggapnya masih merilis kebijakan yang justru menambah rantai birokrasi dan mempersulit investasi. Padahal, sebagaimana yang dikatakan Presiden, investasi amat diperlukan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kalau masih keluar peraturan menteri atau peraturan Dirjen yang justru menambah birokrasi, menambah ruwetnya orang yang ingin ekspansi dan investasi, ya saya tegur," Presiden menjelaskan.

Sementara dari sisi ekspor, Presiden Joko Widodo juga terus mengingatkan agar Indonesia mulai beranjak kepada pasar-pasar atau negara-negara yang selama ini belum tersentuh pasar ekspor Indonesia. Hal ini sebenarnya telah disampaikan Presiden berulang kali dalam kesempatan yang telah lalu.

"Karena ekspor pun kita masih berkutat pada pasar-pasar yang lalu terus, tradisional, tidak berani melangkah ke pasar-pasar nontradisional yang harusnya mulai digarap secara baik," ucapnya.

Dua hal inilah yang terus dituntut oleh Presiden kepada jajarannya dalam berbagai kesempatan. Sebab, sebagaimana diketahui bersama, lembaga survei internasional "Gallup World Poll" dalam rilis terbarunya yang dipublikasikan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebut bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tertinggi bila dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya. Iklim dan dukungan masyarakat tersebut tentu diharapkan dapat semakin menggenjot investasi dan perekonomian Indonesia. (ris/foto2 biropers/setpres)