Jokowi Sebut Perbaikan Sistem dan Penindakan Hukum Jadi Cara Efektif Berantas Korupsi

Malang: Sistem pemerintahan yang baik dan penindakan hukum yang membuat efek jera dipercaya bisa menurunkan angka korupsi di Indonesia. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo kepada wartawan usai menghadiri Penutupan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-12 di Malang, Kamis, 20 Juli 2017.

"Perbaikan sistem pemerintahan terus menerus kita perbaiki, sehingga jangan sampai ada pejabat kita yang meloncati pagar yang sudah ditentukan sistem itu. Yang kedua, penindakan hukum yang membuat efek jera," kata Presiden.

Presiden Jokowi menilai, aparat penegak hukum juga harus memiliki kemampuan untuk memilah antara kasus yang merupakan hasil sebuah kebijakan dan kasus yang sengaja mencuri uang rakyat. 

"Ini yang saya lihat banyak kepala daerah yang masih bimbang memutuskan karena pemilahan ini memang harus jelas," ucap Presiden.

Untuk itu Presiden menghimbau agar aparat berani dalam membuat keputusan atas kasus yang merupakan hasil sebuah kebijakan untuk tidak masuk ke dalam ranah pidana.

"Karena apapun yang namanya walikota, bupati, gubernur, itu mempunyai wewenang untuk memutuskan," ujar Presiden.

Fungsi Pengawasan dan Kontrol

Adapun fungsi pengawasan dan kontrol menurut Presiden masih harus terus ditingkatkan lagi dalam meminimalisir tindak korupsi.

"Tugas kita ini kan bekerja, kan sudah ada perencanaanya, organisasi, setiap yang kita putuskan itu dilaksanakan, harus ada dikontrol, harus dicek.  Itu yg kita lupa disitu. Bahwa manajemen itu yang penting.  Merencanakan, mengorganisasi dan mengontrol," ucap Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden mengaku sering terjun ke daerah untuk mengecek langsung proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Pengecekan ini baik yang berkaitan dengan batas dan target waktu maupun biaya.

"Tugas kita meskipun juga ada menteri,  ada gubernur dan ada walikota, bupati, tapi kalau kita datang kesana, tidak sekali,  bisa dua sampai empat kali, pasti menterinya delapan kali, gubernurnya 16 kali.  Inilah fungsi manajemen yang harus jalan, sehingga fungsi kontroling dan fungsi cek pengawasan ada terus," tutur Presiden.

Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah

Menanggapi pertanyaan wartawan seputar hasil survey Gallup yang menempatkan Indonesia sebagai peringkat pertama negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya, Presiden mengatakan bahwa momentum tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaim-baiknya.

"Momentum kepercayaan seperti ini harus dipakai. Karena ada kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah, ini harus dipakai," kata Presiden.

Oleh sebab itu Presiden mengajak semua pihak untuk optimis bahwa negara ini akan menjadi lebih baik.

"Jangan yang dimunculkan pesimisme,  nyinyir-nyinyir, kepercayaan sudah jelas dilihat survey makanya yang harus kita munculkan sebuah optimisme negara ini ke depan akan lebih baik," ucap Presiden. (ris/foto2 biro pers/setpres)