Jokowi Gak Boleh Tunduk pada Parpol Dalam Menyusun Kabinet

Presiden Joko Widodo tidak boleh tunduk pada tekanan partai politik dalam menyusun kabinet kerja lima tahun ke depan.

Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan, jika Jokowi tunduk pada tekanan partai politik, maka secara langsung Jokowi sudah mengorbankan martabatnya, sebagai seorang presiden di negara dengan sistem presidensial," kata Mikhael Bataona, Senin.

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf Amin dan manuver pimpinan partai politik dalam meminta jatah menteri.

Pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira itu mengatakan, Jokowi jangan mengorbankan hak prerogatif dalam penyusunan kabinet kerja demi membarter kekuasaan.

"Prinsipnya adalah Jokowi jangan sampai mengorbankan hak prerogatifnya demi barter kekuasaan," kata Mikhael Bataona yang juga pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada Fisip Unwira itu.

Menurut dia, sistem negara Indonesia adalah presidensial, di mana Presiden mempunyai hak prerogatif penuh untuk menentukan susunan kabinet.

Dengan berkaca pada situasi arus bawah politik saat ini, di mana Jokowi sepertinya terkunci oleh manuver berbagai Ketum parpol soal jatah menteri, maka Jokowi harus tegas.

Demi bangsa, kata dia, Jokowi harus berani membuat terobosan dengan menetapkan personil-personil kabinet yang mempunyai kapabilitas, kompetensi dan integritas, dan bukan melayani kepentingan partai-partai semata.

Minimal setengah dari isi kabinet mendatang adalah zaken kabinet, atau para profesional yang memahami masalah di bidang-bidang strategis yang hendak dibenahi lima tahun ini.

"Artinya, jika Jokowi tunduk pada tekanan partai politik maka secara langsung Jokowi sudah mengorbankan martabatnya sebagai seorang presiden di negara dengan sistem presidensial," katanya.

Dia menambahkan, dengan kuasanya yang sangat besar, sudah saatnya Jokowi tegas dalam hal profesionalitas anggota kabinet demi Indonesia yang maju.

Jika tidak, maka Pemilu yang berdarah-darah dengan biaya sangat mahal bernilai puluhan triliun rupiah, pada akhirnya hanya menjadi sebuah akrobat politik tanpa makna, karena direndahkan hanya untuk bagi-bagi kursi yang tidak berbasis asas akuntabikitas dan pro pada semangat meritokrasi, kata Mikhael Bataona.

Semangat meritokrasi yaitu semangat untuk membuat penempatan jabatan berdasarkan keahlian dan kemampuan. (an/ar)