Jokowi Diminta Segera Tangani Masalah Kapasitas Lapas

Jakarta: Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Masinton Pasaribu angkat bicara terkait insiden kaburnya ratusan tahanan dari Rumah Tahanan Klas IIB, Pekanbaru, Riau, kemarin. Ia menilai masalah rutan atau lembaga pemasyarakatan, terutama soal kapasitas yang tak memadai, harus menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.

"Menurut saya ini harus jadi perhatian serius. Bukan hanya menteri, kami minta nanti supaya Pak Presiden juga harus concern soal kelebihan kapasitas di rutan dan lapas," terangnya, Sabtu (6/5).

Kapasitas yang tak memadai memang menjadi salah satu persoalan yang memicu kaburnya ratusan tahanan itu. Maksimal rutan tersebut diketahui hanya 561 orang. Namun, kenyataannya terdapat hingga 1870 tahanan atau narapidana, sehingga terjadi tingkat kelebihan kapasitas mencapai 233 persen atau 1309 orang.

Menurutnya, kelebihan kapasitas di dalam rutan merupakan hal klasik yang belum teratasi sejak beberapa tahun silam. Bahkan, ketika dirinya dan anggota Komisi III lainnya melakukan kunjungan, keluhan yang kerap didengar selalu masalah kelebihan penghuni.

"Di penjara kapasitas lebih dan sudah sangat tidak manusiawi. Maka kalau ada yang kabur, berontak, itu menjadi sangat sering," paparnya. 

Untuk melakukan pembenahan masalah ini, ia meminta pemerintah harus melakukan langkah-langkah komprehensif. Masinton menyebut, harus ada aturan terbaru dari pemerintah. "Harus komprehensif, tidak ada lagi seperti ini. Muncul kejadian terus, hampir setiap bulan ada yang kabur, berontak. Kaburnya mending satu orang, ini sekampung," lanjutnya. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Masinton meminta pemerintah segera menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) 99/2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

"Ada banyak hal yang harus diurai, baik regulasi tentang PP 99/2012 dan juga masalah mentalitas yang masih kongkalikong antara yang menjaga dan dijaga," kata dia. 

Tak hanya itu, Masinton juga mengungkapkan bahwa kondisi penjara di Indonesia masih jauh dari kata manusiawi. Dia juga mendesak ada perbaikan fasilitas di dalam rutan atau lapas agar para tahanan bisa menjalani masa hukumannya tanpa tekanan. (rs)