Di Pasar Dukuh Kupang Surabaya, Jokowi Minta Mitigasi Bjorka usai NPWP Presiden Bocor

Sedang hangat, peretas Bjorka dikabarkan kembali beraksi membocorkan data masyarakat Indonesia. Sebanyak enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berhasil diretas olehnya.

Data sejumlah tokoh dan pejabat publik bahkan termasuk di dalam, seperti Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming, putra sulung Kepala Negara yang juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sampai Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Terkait hal tersebut, Jokowi telah memberi instruksi tegas kepada jajarannya. Mereka diminta untuk melakukan mitigasi data secepat mungkin. "Kemarin, saya sudah menyampaikan, segera lakukan mitigasi," ucapnya di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jumat 20 September 2024.

Jokowi juga menyebut, serangan siber yang dilakukan para peretas tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Negara-negara lainnya juga mengalami hal yang serupa katanya. "Semuanya karena banyak negara yang juga mengalami hal yang sama," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada segenap instansi untuk melakukan mitigasi data sebagai bentuk tindakan preventif terhadap serangan siber yang bisa terjadi sewaktu-waktu. "Yang penting harus dimitigasi secepat-cepatnya dan tidak kejadian lagi," jelasnya.

Seperti diberitakan Ngopibareng.id sebelumnya, pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengatakan, total ada 6,6 juta data yang dijual oleh Bjorka. Data-data tersebut dibanderol dengan harga 10 ribu dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 153,1 miliar.

“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” terang Teguh Aprianto.

Direktorat Jenderal Pajak juga buka suara soal dugaan kebocoran data NPWP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pihaknya tengah melakukan pendalaman atas kasus itu. "Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," jelasnya.