Jokowi Akui Indonesia Memiliki Beban Pelanggaran HAM Masa Lalu

Dalam penyampaian visi misinya, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menawarkan optimisme bagi masayarkat Indonesia yang berkeadilan.

"Saya berkeyakinan semakin maju, demokratis, semakin modern suatu negara, penegakan hukum akan semakin baik," kata Jokowi saat paparan visi misi debat capres-cawapres di gedung Bidakara Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.

Kata Jokowi, bukan hanya hak sipil dan hak politik saja, tetapi ada hak sosial dan hak ekonomi yang harus dipenuhi.

"Jadi, pilihan kami untuk memajukan ekonomi adalah dengan memberikan akses lahan, akses pendidikan, akses pelayanan, akses terhadap kesehatan, akses permodalan dan akses pembangunan merupakan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang paling dasar," kata Jokowi.

Namun, Jokowi juga mengakui bahwa memang Indonesia masih memiliki beban pelanggaran HAM masa lalu yang berat karena tidak mudah menyelesaikannya.

"Karena kompleksitas hukum pembuktian, seharusnya penyelesaian dilakukan segera setelah peristiwa terjadi, tapi kami berkomitmen menyelesaikan itu," kata Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan untuk dapat menyelesaikannya kasus-kasus tersebut, maka negara harus didukung reformasi kelembagaan dan budaya taat hukum.

"Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, penegakan hukum yang tegas harus dilakukan melalui perbaikan pemerintahan, menguatkan KPK, menguatkan sinergi KPK, Kejaksaan dan Kepolisan," kata Jokowi.

Sementara calon presiden nomor urut 02 Prabowo menyatakan hakim, jaksa dan polisi harus unggul, harus baik dan tidak boleh sama sekali diragukan integritasnya. Karena itu, dalam menghadapi masalah hukum, korupsi, masalah HAM dan terorisme, pihaknya ingin menyelesaikan dari muara masalah.

"Muara masalah, menurut kami adalah kita harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang punya wewenang, mengambil keputusan sehingga tidak bisa dikorupsi, tidak bisa tergoda oleh godaan-godaan koruptor atau yang akan menyogok atau mepengaruhi," kata Prabowo. (wit)