JIAD Desak Pemerintah Buka Hotline Korban Ponpes Shiddiqiyyah

Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) menyebut pemerintah harus memperhatikan korban pecabulan anak pemilik Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, Jombang, Moch Subchi Azal Tsani (MSAT). Koordinator JIAD, Aan Anshori mengatakan sudah seharusnya pemerintah membuka layanan pelaporan untuk para santri Pondok Pesantren Shiddiqiyyah yang kemungkinan menjadi korban MSAT.

“Harusnya pemerintah membuka hotline bagi santriwati atau santriwan atau wali murid yang anaknya atau dirinya pernah menjadi korban maka dia bisa lapor,” kata Aan, Selasa, 12 Juli 2022.

“Jadi bagaimana pemerintah mendesak, satu mengevaluasi terkait dengan ada atau tidaknya korban yang lain,” tambahnya.

Tak hanya itu, kata Aan, pemerintah harus memikirkan kondisi para santri yang ada di Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, yakni dengan memastikan bahwa mereka dalam keadaan aman.

“Sejauh mana (langkah) pemerintah terhadap pondoknya MSAT ini juga bisa memastikan bahwa santriwati dan santriwan ini save (aman) atau tidak,” jelasnya.

Aan menyebut, pihak pemerintah pusat harus menciptakan kondisi pesantren yang ramah anak. Agar nantinya, kasus pencabulan di lingkungan pondok pesantren tidak terjadi kembali.

“Atau jangan-jangan pemerintah, Kemenag tidak memiliki bagaimana format pesantren yang ramah anak dan ramah perempuan yang anti terhadap kekerasan seksual,” ucapnya.

Aan mengungkapkan, pembinaan dan pengawasan terhadap pondok pesantren harus dilakukan. Ia takut ke depannya para orang tua menjadi takut untuk memasukkan anaknya ke pondok.  

“Pembinaan dan pengawasannya kayak apa, jangan sampai kemudian para santri, orang tua santri yang meletakan anaknya di sana itu kemudian waswas,” tutupnya.

Sebelumnya, JIAD menyoroti kebijakan pemerintah yang tidak konsisten soal izin Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, Jombang, usai tertangkapnya pelaku pencabulan Moch Subchi Azal Tsani (MSAT).

Koordinator Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) Aan Anshori mengatakan, hal ini menyangkut keputusan yang awalnya mencabut izin Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, namun akhirnya membatalkanya.

“Aku juga tidak paham dengan pemerintah ini, ngomongnya dicabut kemudian tidak jadi dicabut dan lain sebagainya,” kata Aan, Selasa, 12 Juli 2022.