Jember Tolak Tambang Emas Silo
Bupati Jember Faida bersama Komandan Kodim 0824 Letkol Inf Arif Munawar menemui warga untuk menjelaskan surat Menteri ESDM tentang izin usaha tambang di Kantor Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat 21 September 2018 petang.
"Saya berharap warga di Kecamatan Silo tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa karena Pemkab Jember dengan tegas sepakat menolak tambang," kata Faida di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
Ia mengimbau masyarakat tidak perlu resah dan khawatir terkait dengan terbitnya izin usaha pertambangan di Blok Silo karena Pemkab Jember sudah menemui Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk segera mencabut izin eksplorasi tambang emas di Silo karena masyarakat menolak pertambangan di wilayah setempat.
"Menteri ESDM akan mencabut keputusannya terutama lampiran 4 yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan di Blok Silo karena masyarakat di Kecamatan Silo menolak adanya pertambangan emas di kawasan setempat," tuturnya.
Hasil pertemuan dengan Menteri ESDM, surat keputusan izin usaha eksplorasi tambang emas di Silo bisa dicabut dengan rekomendasi Gubernur Jawa Timur, sehingga masyarakat diminta tidak perlu khawatir.
"Pertambangan pasti memerlukan dukungan masyarakat dan kalau masyarakat menolak pertambangan tersebut, maka tidak akan dapat dilaksanakan eksplorasi tambang emas di Blok Silo," ucap bupati perempuan pertama di Jember itu.
Sementara Kepala Desa Pace, Kecamatan Silo, Farohan mengatakan masyarakat kecewa dengan penerbitan izin usaha tambang emas di Blok Silo karena seluruh warga di kecamatan setempat menolak dengan tegas pertambangan itu.
"Kami mohon dukungan Forkopimda Jember khususnya Bupati Jember untuk tegas menolak tambang emas di Blok Silo karena seluruh warga sepakat untuk menolak pertambangan emas di Silo," katanya.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan segera menjawab surat keberatan dari Bupati Jember Faida terhadap keputusan Menteri ESDM Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tentang izin tambang di Blok Silo.
"Suratnya sudah saya terima dan akan saya jawab dengan segera," ujar Soekarwo.
Gubernur Jatim dua periode itu menyampaikan akan merinci permasalahannya, termasuk alasan keberatan dan menanyakan penduduk tidak setuju karena faktor apa.
Menurut dia, permasalahan di tambang tersebut hampir sama dengan beberapa persoalan izin tambang di beberapa daerah lainnya, salah satunya di Tuban.
"Boleh keberatan, tapi harus jelas dulu masalahnya apa. Dan yang penting harus ada solusi," kata dia. (ant)