Jelang sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) pun mengirim ribuan personelnya ke Jakarta untuk melakukan pengamanan. "Kami standby personel di Mabes, Polri untuk kepentingan pengamanan sidang MK," ujar Kabid Humas Kombes Pol Frans Barung Mangera, di Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu, 12 Juni 2019. Polda Jatim, kata Barung mengirim sebanyak 1.200 personel ke Jakarta. Personel gabungan tersebut, terdiri dari Satuan Brimob dan Sabhara. "Brimob ada 700 (personel) selebihnya Sabhara," kata Barung. Barung menambahkan, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan juga mengimbau agar masyarakat tidak terprovakasi opini terkait kecurangan Pemilu. Untuk itu pihaknya pun meminta agar masyarakat Jatim tak tersulut untuk bertolak ke Jakarta dan melakukan aksi unjuk rasa. Barung mengakatan serahkan pembuktian hasil pemilu itu ke MK. "Polda Jatim berkeyakinan bahwa masyarakat Jatim tidak akan terprovokasi dan mengikuti ajakan ajakan yang inkonstitusional, melakukan hal hal yang berhubungan dengan melawan hukum," kata Barung. Kendati demikian, polisi tidak melakukan sweeping seperti halnya jelang aksi 22 Mei lalu. Dia memastikan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Jatim juga akan segera melakukan pertemuan. "Tidak ada sweeping, nanti akan disampaikan Gubernur Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim akan memberikan keterangan bersama para tokoh masyarakat Jatim," terang Barung. Persidangan perselisihan hasil pemilihan imum (PHPU) sendiri akan digelar Jumat, 14 Juni 2019. Pendaftaran gugatan telah dilakukan Tim BPN pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga pada Jumat, 24 Mei 2019, lalu. (frd)