Ada Indikasi Berpihak, Risma dan Pemkot Dikritik KIPP

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur menilai Walikota Surabaya Tri Rismaharini tidak netral. Bahkan Aparatur Sipil Negera (ASN) Pemkot Surabaya mulai terindikasi terlibat dukung mendukung terhadap salah satu bakal pasangan calon (bapaslon) Pilwali Surabaya.

Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur Novli Bernado Thysson menyebut salah satu bukti ketidaknetralan Risma adalah foto Risma dicatut dalam baliho salah satu bapaslon, yakni Eri Cahyadi dan Armuji. Hal itu melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada Serentak.

“Kepala daerah baik bupati, walikota dilarang menggunakan kewenangannya, programnya, yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Misalnya gambar Risma dicatut dalam baliho salah satu paslon itu tidak boleh,” kata Novli.

Menurutnya, seharusnya Risma sebagai Walikota Surabaya diwajibkan netral dalam gelaran politik. Ketika dicatut dalam baliho, Risma sama sekali tidak menegur. Itu artinya Risma mengamini dan membiarkan dukungan kepada Eri dan Armuji.

“Harusnya bu Risma memberikan contoh kepada masyarakat dan bereaksi ketika fotonya dipasang oleh salah satu paslon,” katanya.

Contoh lain kecenderungan Risma sebagai kepala daerah berpihak pada salah satu paslon adalah penggunaan Taman Harmoni sebagai tempat penyerahan rekomendasi kepada Eri-Armuji. Apalagi pemberian rekom itu dilakukan pada saat jam kerja, bukan pada hari libur.

“Kapasitas Risma sebagai Walikota Surabaya. Tidak bisa dong kalaupun dia sebagai pengurus DPP PDIP.  Bijaknya mendeklarasikan nggak apa-apa, tetapi harus mencari tempat netral, tidak memakai Taman Harmoni yang notabene milik pemerintah," tegasnya.

Novli menegaskan, di masa senja kepemimpinan Risma sebagai walikota, seharusnya meninggalkan contoh yang baik bagi warga Surabaya. Namun faktanya, menurutnya, hingga saat ini belum ada hal yang bisa ditiru dari sosok Risma.

“Lihat Bu Khofifah dan Pak Emil, di baliho mereka pakai masker. Mereka mengedukasi masyarakat, gimana dengan Bu Risma, apakah ada Bu Risma yang pakai masker di baliho?” ucapnya.

Novli mengingatkan kepada seluruh bapaslon agar berkompetisi secara sehat. Pilwali Surabaya bukan hanya untuk kepentingan bapaslon, tetapi juga melakukan edukasi politik kepada masyarakat, dan KIPP saat ini metracking berbagai fakta ketidaknetralan maupun penyalahgunaan wewenang untuk dilaporkan ke Bawaslu.

"Berkampanyelah dengan sportif, jangan gunakan cara curang. Indikator pemimpin yang baik bisa dilihat dari cara dia berkampanye. Kalau sejak awal sudah banyak menyalahgunakan wewenang, tidak menutup kemungkinan, saat memimpin akan melakukan hal yang sama. Khusus untuk ASN harus netral, karena tugas mereka melayani masyarakat, bukan terlibat dukung mendukung," pungkasnya.