Jelang Pilkada Serentak 2018, Gubernur Minta 3 Pilar Kecamatan Kompak

Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo) meminta tiga pilar dalam kecamatan yakni camat, kepala kepolisian sektor dan komandan rayon militer harus kompak. Kekompakan tiga pilar ini sangat dibutuhkan dalam rangka mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah/pilkada serentak yang akan digelar tahun 2018.

“Tiga pilar di kecamatan ini harus saling mendukung, sehingga segala konflik yang mungkin timbul jelang maupun saat pelaksanaan pilkada serentak nanti cukup diselesaikan di tingkat kecamatan,” ujar Pakde Karwo pada acara Rapat Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Wilayah Provinsi Jatim, di Grand City Convex, Surabaya, Senin, 13 November 2017.

Pakde Karwo menambahkan, masyarakat Jatim  memiliki kultur yang cukup baik dalam menyelesaikan konflik. Oleh sebab itu, tiga pilar ini harus segera merespon jika ada yang mencurigakan atau terjadi kerusuhan meski sedikit. “Tiga pihak ini harus paham betul bagaimana cara merespon konflik yang terjadi, mana yang harus ditepuk pundaknya, mana yang harus diajak duduk bareng sambil ngopi, atau mana yang harus dikerasi,” ujarnya.

Terkait pelaksanaan pilkada serentak, Pakde Karwo menjelaskan, Pemda memiliki peran penting yakni menyediakan seluruh dana pilkada, dan menyediakan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan/DPA4. Selain itu, pemerintah juga bertugas berkoordinasi untuk pemeliharaan keamanan berdasarkan tingkat kerawanan, dan berkoordinasi untuk kelancaran teknis penyelenggaraan Pilkada pada masing-masing Pemda.

“Di Jatim saya rasa birokrasinya sudah tidak bisa digiring kesana kemari, karena kemampuan SDM nya dalam merasionalkan pengertian netralitas sudah sangat baik.,” urai Pakde Karwo.

Lebih lanjut disampaikan, faktor pemicu konflik dalam Pilkada diantaranya yakni penyelenggara pilkada dinilai tidak netral, SDM nya kurang profesional, dan pasangan calon/paslon tidak legowo menerima kekalahan. Disamping itu, juga adanya ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap/DPT, dan kekurangan logistik surat sura di TPS.

“Dalam mengantisipasi beberapa hal ini diperlukan pengawasan ketat oleh Bawaslu serta peran aktif masyarakat. Dukungan dari Pemda dan Jajaran juga diperlukan untuk menyelenggarakan pilkada yang berkualitas,” tukasnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Pakde Karwo berpesan seluruh pihak baik Pemda, Forkopimda, paslon maupun media harus memiliki visi yang sama dalam rangka mensukseskan pilkada serentak. Khususnya bagi paslon juga harus ikut menjaga keamanan dan kenyamanan Jatim, serta jangan sampai pilkada serentak ini lepas dari konteksnya dalam mensejahterakan masyarakat.

“Pilkada Jatim ini adalah untuk Jatim, bukan untuk provinsi lainnya,” ujarnya..

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Drs. Machfud Arifin,SH, mengatakan, beberapa daerah yang berpotensi rawan saat pelaksanaan pilkada diantaranya yakni wilayah Madura, Pasuruan, Bondowoso, Probolinggo, dan Mojokerto. Dalam rangka mengamankan tahapan pilkada serentak 2018 Polda Jatim menurunkan total 27.840 personel. Sedangkan pada tahap pungut dan hitung suara akan diturunkan maksimal 120.999 personel, terdiri dari Polri, TNI, serta Linmas.

 “Guna mendukung terlaksananya pilkada yang aman, tertib dan lancar telah dilakukan Cipta Kondisi melalui sinergitas 3 pilar plus dari provinsi hingga kecamatan. Ini sesuai dengan gagasan Pak Gubernur bahwa Pilkada Jatim ini untuk Jatim,” ucapnya.

Turut hadir Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Kustanto Widiatmoko, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Rudi Prabowo Aji, Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, serta Kapolsek, Camat, dan Danramil se Jatim. (frd)