Jelang Pilkada dan Nataru, Bapanas: Daerah Gelar Gerakan Pangan Murah
Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) berkomitmen memastikan harga pangan strategis tetap stabil menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
Menurut Plh. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Rinna Syawal, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, dikutip di laman badanpangan Rabu 20 November 2024.
"Kami selalu mengupdate harga pangan strategis melalui panel harga pangan nasional. Masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang harganya masih di atas Harga Acuan Pembelian (HAP)/Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan. Hal ini harus kita antisipasi menjelang Pilkada dan Nataru. Harga pangan harus bisa dipastikan terjangkau oleh masyarakat dan stabil," ujar Rinna.
Dikatakan Rinna di daerah-daerah dengan harga komoditas di atas HAP agar segera melakukan penetrasi pasar. Seperti di provinsi maupun kabupaten/kota perlu mendatangkan beras dari wilayah surplus, memfasilitasi distribusi pangan, dan melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM). “Ini menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di daerah," jelasnya.
Sebagai upaya mendukung stabilitas harga dan swasembada pangan berbasis kemandirian pangan, Rinna menambahkan bahwa Badan Pangan Nasional telah menginisiasi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal.
"Kami berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengoptimalkan potensi pangan di daerah masing-masing untuk mengurangi ketergantungan pada satu atau dua jenis sumber pangan tertentu," katanya.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengingatkan pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi lonjakan permintaan pangan menjelang Pilkada serentak 27 November 2024 dan Nataru.
"Kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus berkoordinasi dengan Bulog dan distributor pangan. Biasanya menjelang pemilihan ada aksi pemborongan bahan sembako, sehingga stok harus siap digelontorkan ke pasar," ujar Tito.
Tito menekankan pentingnya antisipasi menjelang Natal dan Tahun Baru. "Gelontorkan bahan pangan untuk menstabilkan harga di pasar. Kita perlu memastikan stok cukup untuk menghindari gejolak harga yang berpotensi membebani masyarakat," tambahnya.
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk memastikan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait dalam menjaga stabilitas harga pangan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik selama Pilkada dan Nataru.