Jelang Pilkada, KPU Temui Pjs Walikota Surabaya Bahas Penurunan Jumlah DPT dan TPS

Jelang gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, KPU Kota Surabaya menggelar audiensi dengan Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Surabaya, Restu Novi Widiani.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, fokus pembahasan antara kedua pihak adalah mengenai perubahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pilkada 2024 di Kota Surabaya.

"Penyelenggara pemilu yakni KPU Kota Surabaya telah menetapkan DPT untuk Pilkada 2024 dengan jumlah sekitar 2,2 juta pemilih,” ungkapnya, Jumat 4 Oktober 2024.

Selain membahas mengenai menurunnya jumlah DPT, Yayuk sapaan akrabnya juga menjelaskan, pertemuan tersebut juga membahas mengenai menyusutnya jumlah TPS yang tersebar di seluruh Kota Pahlawan. Pada gelaran Pemilu 2024 silam.

Jumlah TPS di Kota Surabaya pada gelaran Pemilu, 14 Februari 2024 mencapai 8.167, sedangkan pada Pilkada mendatang, jumlah TPS merosot menjadi 3.964.

"Pada Pilkada kali ini juga akan terdapat tiga TPS lokasi khusus, yang bertempat di Liponsos Keputih, Griya Wreda Jambangan dan di Karangpilang,” paparnya.

Menurunnya, jumlah TPS pada Pilkada 2024 ini terjadi karena terdapat peningkatan jumlah pemilih yang terdaftar di masing-masing TPS.

"Jumlah pemilih per TPS yang kini berkisar antara 500 hingga 600 orang. Jumlah tersebut berbeda dengan Pileg dan Pilpres 2024 yang hanya 300 orang per TPS," ucapnya.

Terkait dengan partisipasi pemilih, Yayuk menyebutkan bahwa KPU Kota Surabaya telah menetapkan target pemilih dalam Pilkada 2024 mencapai lebih dari 70 persen.

“Pada Pilkada 2020 lalu, partisipasi pemilih di Surabaya hanya mencapai 51,4 persen. Namun, kali ini KPU menargetkan partisipasi sebesar 75 persen,” jelasnya.

Untuk mencapai target itu, KPU akan melakukan sosialisasi yang lebih intensif di komunitas-komunitas lokal. Termasuk menyasar lembaga keagamaan dan kelompok masyarakat lainnya.

Tak hanya itu, fokus sosialisasi ini akan diarahkan pada wilayah dengan tingkat partisipasi yang diperkirakan rendah. Misalnya, seperti kawasan perumahan yang banyak dihuni warga dengan domisili tidak sesuai alamat KTP.

"Misalnya, dia beralamat di sini tapi kerjanya di luar kota, maka pendekatannya bisa melalui kelompok-kelompok komunitasnya. Itu tadi yang disampaikan KPU," pungkasnya.