Jelang Lebaran, Satgas Pangan Waspadai Penyaluran Beras BPNT
Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Bondowoso mewaspadai praktik penyimpangan penyaluran beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang rawan terjadi menjelang momentun hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah / 2021 Masehi.
Tim Satgas Pangan terdiri dari kejaksaan, polres, dan sejumlah OPD pemkab terkait turun lapangan meninjau ketersediaan beras BPNT di enam suplier (distributor) di Bondowoso.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Bondowoso Sucipto yang memimpin peninjauan, Sabtu 1 Mei 2021 mengatakan, Tim Satgas Pangan turun langsung meninjau ketersediaan beras BPTN di enam suplier, ini untuk pencegahan agar tidak terjadi peyimpangan penyaluran besar BPNT menjelang Idul Fitri 1442 H nanti.
”Kita melihat ketersediaan dan kualitas beras BPNT, apakah sudah memenuhi syarat mutu dan sudah dicek labfor. Juga mencegah terjadinya penyimpangan penyaluran kepada masyarakat,” katanya.
Sucipto mengaku, hasil peninjauan Tim Satgas Pangan menunjukkan kualitas beras BPNT memenui syarat. Selain itu, belum ada keluhan maupun komplain dari masyarakat penerima beras BPNT.
”Itu sementara hasil peninjauan Tim Satgas Pangan terhadap ketersediaan beras BPNT di Bondowoso. Kalau nanti ada komplain dari masyarakat, Tim Satgas Pangan segera meminta diperbaiki dan tarik beras BPNT yang tidak memenuhi syarat mutu tersebut,” ujarnya.
Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Bondowoso Zaiful Bahri mewakili Plt.Kepala Dinsos Saefuddi Zuhri mengatakan, Tim Satgas Pangan turun lapangan untuk memeriksa ketersediaan beras BPNT di enam distibutor, karena saat ramadhan dan lebaran kebutuhan beras dipastikan meningkat. Apalagi, pendistribusian beras BPNT dijadwalkan sebelum lebaran.
”Jadi, Tim Satgas Pangan ingin memastikan konsistensi distributor sanggup memenuhi beras yang meningkat menjelang lebaran dan mencegah penyimpangan penyaluran beras BPNT,” katanya.
Menurut Zaiful Bahri, penerima beras BPNT di Bondowoso periode Maret dan April 2021 terjadi penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Pada Februari 2021, tercatat penerima BPNT sekitar seratus enam ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kini, penerima menurun menjadi 77,51 persen dari jumlah sebelumnya.
”Ini terjadi kesalahan identitas kependudukan . Seperti NIK tidak online, ditemukan nama di kependudukan yang menyebut nama ayah dan anak, dan juga pecah KK tidak dilaporkan ke desa. Sehingga DTKS tidak valid,” pungkasnya.