Jatim Darurat Kekeringan Ekstrem, BNPB Gelontor Bantuan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi terkait antisipasi bencana hidrometeorologi yang terjadi di Jawa Timur. Rapat ini berlangsung di Gedung BPSDM Jatim, Surabaya, Senin 9 Oktober 2023.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan, rakor ini tak lain adalah untuk membantu Jawa Timur yang terdampak besar kekeringan ekstrem yang diakibatkan oleh musim kemarau el nino.

Dalam beberapa bulan, tercatat sudah ada 21 kabupaten/kota yang mengalami kekeringan ekstrem. "Jatim menghadapi el nino kekeringan ekstrem. Di Jatim 21 kabupaten/kota menderita kekeringan dan banyak hari tanpa hujan di atas dua minggu, sehingga banyak kekurangan air," tuturnya usai rakor.

Tak hanya itu, beberapa daerah juga saat ini sedang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Seperti di Gunung Lawu wilayah Ngawi dan Magetan. Sebelumnya, karhutla terjadi di Gunung Arjuno-Welirang, serta Gunung Bromo.

Karena itu, Letjen TNI Suharyanto meminta pada kepala daerah agar menyiapkan betul upaya-upaya mitigasi.

"Kami menyadari semua bencana ini kejadian berulang, seperti yang diintruksikan Ibu Gubernur (Khofifah) mitigasi sangat penting. Kita saat ini mengalami el nino, nanti sebentar lagi ada la nina sehingga sudah harus segera disiapkan langkah mitigasi," tutur mantan Pangdam V Brawijaya itu.

Dalam kesempatan tersebut, Letjen TNI Suharyanto juga memberikan bantuan anggaran operasional Rp250 juta dan peralatan berupa tandon air, pompa air dan beberapa lainnya kepada 24 kabupaten/kota. Khusus Pemprov Jatim, BNPB memberikan bantuan anggaran operasional sebesar Rp1 miliar.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini Jatim tengah menghadapi krisis dampak dari kekeringan. Salah satu dampak terasa adalah musim panen padi yang menurun.

Hal tersebut kemudian menyebabkan harga beras di pasar meningkat melampaui harga eceran tertinggi (HET) zona I Jawa yakni Rp 10.900 per Kg.

"Cadangan beras pemerintah (CBP) cukup, kalau bisa dimanfaatkan 100 ton saja bisa memberi solusi untuk mengatasi bagi yang terdampak," ujar Khofifah.

Karena itu, dengan status tanggap darurat kekeringan maka daerah diharapkan menggelontorkan CBP yang ada. "Kalau di SK Tanggap Darurat oleh bupati/walikota, maka mereka punya hak mendapat CBP tinggal mengajukan saja ke bulog terdekat. Itukan sudah sistem nasional," tuturnya.

Nah, apabila 100 ton habis, lanjut Khofifah, maka pemerintah daerah dapat mengajukan ke Pemprov Jatim untuk menggunakan jatah provinsi. "Masyarakat tidak boleh kelaparan," pungkasnya.

Tak lupa, Khofifah juga berpesan kepada seluruh kepala daerah agar terus melakukan upaya-upaya mitigasi baik menghadapi dampak el nino saat ini dan sekaligus mengantisipasi dampak la nina yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.