Jalur Tapen-Kabuh Viral karena Rusak, Ini Respons Bupati Jombang

Bupati Hj Mundjidah Wahab akhirnya buka suara mengenai rusaknya jalan penghubung Kecamatan Kudu dengan Kecamatan Kabuh yang viral hampir di semua platform media sosial.

Didampingi Pj Sekretaris Daerah, Senen, serta sejumlah kepala OPD Kamis, 25 November 2021, di pendopo, Bupati Mundjidah menyampaikan sejumlah langkah yang akan ditempuh Pemkab Jombang terkait rusaknya jalan dampak dari proyek Jembatan Ploso.

Mundjidah mengatakan, pembangunan Jembatan Ploso merupakan salah satu proyek strategis nasional. “Hal ini patut kita syukuri karena dalam situasi perekonomian yang belum stabil akibat adanya pandemi Covid-19, pembangunan Jembatan Ploso dapat terlaksana pada tahun 2021 ini,” tuturnya.

Jembatan Ploso menjadi penghubung Kabupaten Jombang dengan daerah-daerah lain di utara Jawa Timur, seperti Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan Gresik. Pembangunan Jembatan Ploso juga disebut Mundjidah mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Jombang, khususnya wilayah utara Brantas yang akan menjadi kawasan industri.

“Dalam rapat koordinasi dengan pihak terkait, ditentukan tiga jalur alternatif sebagai penghubung antara Jombang-Mojokerto, yaitu ruas Kabuh-Tapen, ruas Bawangan-Ploso, dan ruas Ploso-Pasar Ploso,” lanjutnya.

Namun pada praktiknya, ketiga ruas alternatif (yang merupakan jalan kabupaten dengan konstruksi kelas III c), kata Mundjidah dilalui berbagai jenis kendaraan berat. “Hal itu berdampak terjadinya kerusakan jalan. Keadaan ini diperparah dengan intensitas hujan yang tinggi beberapa minggu terakhir,” imbuh Mundjidah.

Karena kondisi kerusakan yang sangat parah, Mundjidah menyebut tidak dapat dilakukan perbaikan dengan metode pemeliharaan rutin jalan. Namun hanya dapat dilakukan dengan metode rekonstruksi jalan. Kondisi itu mengakibatkan penurunan dan terhambatnya kegiatan perekonomian masyarakat serta mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.

Untuk mengurangi dampak yang terjadi, Pemkab Jombang beberapa kali telah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait proyek pembangunan Jembatan Ploso.

“Koordinasi terakhir 24 November 2021 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satunya, Dinas PUPR Jombang berbagi peran dengan BBPJN, PU Bina Marga Provinsi, dan Dishub Jombang dalam penanganan darurat untuk mengatasi kerusakan jalan yang digunakan sebagai jalur alternatif akibat pembangunan Jembatan Ploso,” urainya.

Satker Balai Besar Wilayah IV, disebut Mundjidah juga menyatakan siap memberi bantuan material coldmix sebanyak 116 ton (4.640 sak). “PPK Proyek Jembatan Ploso siap membuka arus lalu lintas pada ruas jalan provinsi, sehingga kendaraan bertonase besar tidak lagi melintas di jalur alternatif,” terangnya.

UPT Bina Marga Provinsi Jawa Timur juga akan memasang rambu larangan bagi kendaraan bertonase besar melintas di jalan kabupaten. PT Waskita Karya juga bersedia memberikan dukungan alat berat untuk pelaksanaan perbaikan jalan.

“Dengan adanya kesepakatan tersebut, kami berharap permasalahan yang terjadi dapat segera terselesaikan. Sehingga arus lalu lintas dan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi kerusakan jalan dapat kembali normal,” pungkas Mundjidah. (adv)