Isu Risma Menteri Jokowi, Awi: Itu Kewenangan Presiden dan DPP

Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya yang juga anggota legislatif terpilih DPRD Surabaya, Adi Sutarwiyono, tak mau menanggapi terlalu jauh isu tentang akan ditunjuknya Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sebagai salah satu menteri di Kabinet Joko Widodo periode kedua.

Menurutnya, ia tak mau berbicara hal yang belum ada kepastiannya. Menurutnya itu semua keputusan menteri berada di tangan presiden dan DPP PDI Perjuangan.

"Nggak lah, aku nggak mau ngobrol tentang itu. Karena belum ada info apapun ya," ujar Awi sapaan akrab Adi Sutarwiyono kepada ngopibareng.id, Kamis 23 Agustus 2019 di DPRD Surabaya.

Namun ia tak menyangkal adanya isu yang menyebutnya bahwa Risma digadang-gadang masuk ke Kabinet Jokowi. Meski begitu, menurutnya hal tersebut tak sesuai jika dibicarakan di ranah DPC PDI-P.

"Memang ada isu yang berkembang ya, tapi wah jauhnya ngobrolin tentang Jakarta. Kita di ranah DPC aja ya. Tapi jelas, itu menjadi domain kewenangan DPP PDI Perjuangan. Posisi kami (DPC) hanya memantau dan memberi saran," katanya.

Saat ditanya, apakah ada pembicaraan kepadanya terkait masa depan Risma pasca purnatugas sebagai Wali Kota Surabaya saat Kongres ke V PDI-P di Bali lalu, ia hanya tersenyum dan menjawab seadanya.

"Hahah belum dan nggak ada. Nanti lah ya kan bisa dilihat sendiri gimana keputusan DPP. Saya tidak mau mendahului apapun, karena memang tidak tahu," pungkasnya.

Seperti diketahui, Risma diisukan akan menjabat sebagai salah satu menteri di Kabinet Jokowi. Bahkan Jokowi sendiri mengatakan, salah satu menteri yang akan menjabat adalah salah satu Kepala Daerah.

Selain itu, meruncingnya nama Risma juga bisa terlihat dari langkah politis Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang menunjuk Risma sebagai pengurus DPP PDI-P sebagai Ketua Bidang Kebudayaan.

"Selain dari kalangan muda milenial, ada juga wajah baru di kabinet mendatang yang berasal dari pimpinan BUMN dan kepala daerah. Mereka punya track record bagus, harus diberi tantangan lebih besar," ujar Jokowi pada 15 Agustus 2019.