Isu Rapimnas dan Munaslub bikin Panas Partai Golkar
Partai Golkar memanas menjelang rapat pleno yang digelar di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa 13 Agustus 2024 malam. Menyusul mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024 lalu.
Rapat pleno ini membahas tiga agenda utama. Yaitu menentukan pelaksana tugas (Plt) ketua umum pengganti Airlangga Hartarto. Kedua, menentukan jadwal rapat pimpinan nasional (Rapimnas) dan menentukan jadwal musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar.
“Rapat pleno akan dilaksanakan dengan semangat musyawarah mufakat," kata Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Meutya Hafid dalam keterangan pada wartawan Senin 12 Agustus 2024 malam.
Sementara itu Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar bisa menjadi pintu masuk diadakannya Munaslub Partai Golkar dipercepat. Sesuai jadwal, Munas Partai Golkar direncanakan pada Desember 2024. Belakangan muncul isu bahwa Munaslub dipercepat.
Hanta menyebutkan ada dua faktor strategis untuk menentukan Ketua Umum Partai Golkar. Pertama, , penentuan calon kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota pada Pilkada 2024 di lebih dari 500 daerah. Kedua, menjelang pergantian pemerintahan, Ketua Umum Partai Golkar memiliki hak prerogatif menentukan calon menteri yang akan diajukan ke presiden terpilih.
"Dinamika politik di internal Golkar semakin meningkat. Khususnya terkait calon kepala daerah di wilayah-wilayah strategis seperti Jakarta dan beberapa daerah di Jawa," ujarnya dikutip di laman Youtube pada Senin 12 Agustus 2024.
Padahal soal pelaksanaan Munaslub dan Rapim yang diajukan menjadi bulan Agustus dari jadwal semulai bulan Desember 2024, belum seragam di internal pengurus Partai Golkar.
Misalnyam Ketua Umum Golkar periode 2004-2009, Jusuf Kalla (JK) menolak (Munas dan Rapim partai dimajukan menjadi Agustus, yaitu memilih pengganti Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar.
Jusuf Kalla mempertanyakan siapa pihak yang meminta Munas Golkar dimajukan menjadi Agustus. Ia menegaskan Partai Golkar harus taat pada aturannya sendiri bahwa Munas dan Rapim digelar Desember 2024 mendatang.
“Munas itu Desember, oleh karena itu, kita harus taati itu, marwah partai harus dijaga, jangan hanya karena tekanan-tekanan dari pihak luar sehingga partai harus menyerah, buat apa puluhan juta kader kalau begitu," tegasnya pada Selasa 13 Agustus 2024.
Politisi dan pengusaha asal Makassar ini setuju dengan pernyataan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar, dan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Penasihat Golkar agar partai taat kepada aturan yang dibikin diputuskan sendiri terkait pelaksanaan munas dan rapim.
JK juga menegaskan, Ketua Umum Golkar harus berasal dari kader internal. “Kader Golkar itu antara lain harus dibuktikan minimal pernah jadi pengurus lima tahun di level pusat, dan juga satu tahun minimum di bawahnya atau provinsi,” tegasnya.