Istana Enggan Tanggapi Rocky Gerung

Tanda pagar (tagar) #RockyGerungMenghinaPresiden ramai di Twitter. Sebanyak 7 ribu cuitan menggunakan #RockyGerungMenghinaPresiden.

Tagar itu muncul karena imbas dari penampilan sang pengamat politik dan filsafat ini di program televisi Indonesia Lawyers Club (ILC) di TVOne, dengan tema Maju Mundur Izin FPI, pada Selasa 3 Desember 2019 malam.

Mulanya, Rocky Gerung mengaku akan membuat pernyataan yang viral. "Saya cari isu yang radikal supaya ada yang diviralkan hari ini," kata Rocky Gerung setelah diberi kesempatan oleh host ILC, Karni Ilyas.

Rocky Gerung mengatakan tidak ada yang Pancasilais. Ia bahkan menyebut Jokowi tak memahami nilai-nilai Pancasila, namun hanya menghapal lima sila dasar negara tersebut.

"Jadi sekali lagi, polisi Pancasila atau Presiden enggak ngerti Pancasila, dia hapal tapi enggak paham. Kalau dia paham dia enggak berutang, kalau dia paham dia enggak naikin BPJS, kalau dia paham dia enggak melanggar UU Lingkungan," kata Rocky Gerung lantang.

Staf Khusus Presiden Dini Shanti Purwono mengatakan tak ada gunanya menanggapi Rocky Gerung. Ia menyebut tak ada substansi untuk merespons pernyataan tersebut.

"Tidak ada gunanya kami menanggapi. Jadi biarlah masing-masing punya pendapat masing-masing," kata Dini kepada wartawan.

Dini menyatakan masyarakat sendiri yang nantinya akan menilai pernyataan Rocky Gerung tersebut.

Sedangkan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo mengatakan Rocky Gerung melontarkan pernyataan hiperbola dengan menyebut Jokowi tak paham Pancasila.

"Rocky Gerung itu selalu dalam teori-teori komunikasi, selalu mengatakan hiperbola. Membesarkan sesuatu yang sebenarnya dia tidak paham juga," ucapnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang mengancam melaporkan peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) tersebut.

Namun, pria berprofesi lawyer ini belum menyatakan kapan akan melaporkan Rocky Gerung. Ia mengaku masih berkoordinasi dengan jajaran DPP PDIP untuk melakukan pelaporan tersebut.

"Ini masih koordinasi komunikasi dengan DPP PDIP," sambungnya.