Israel Gempur Palestina dan Lebanon, Menlu Retno Serukan Reformasi DK PBB
Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan di New York, Senin 23 September 2024. Di forum itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerukan refomasi di tubuh Dewan Keamanan PBB lantaran perdamaian tak juga terwujud. Di antaranya penderitaan rakyat Palestina di Gaza atas serangan Israel.
Kondisi Palestina dan Lebanon
Pernyataan itu disampaikan Menlu Retno dalam Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB, pada Senin 23 September 2024, di New York. Dalam debat bertema Leadership for Peace: United in Respect of the UN Charter, In Search of a Secure Future, Menlu Retno menyampaikan kondisi fakta jika perdamaian belum tercapai di Palestina.
Ia memaparkan kondisi yang memprihatinkan dalam bentuk 41 ribu orang tewas, jutaan mengungsi dan akses bantuan kemanusiaan ditutup di Gaza. "Ketika kemanusiaan kita yang paling mendasar dipertanyakan, ini adalah gejala dari kegagalan kepemimpinan untuk perdamaian," katanya dikutip dari laman Kemenlu, Kamis 26 September 2024.
Di kesempatan yang sama Menlu Retno juga menyinggung serangan Israel yang meluas ke Lebanon dan menewaskan puluhan warga sipil. Konflik terjadi di tengah kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL.
Desak Reformasi DK PBB
Ia lantas menyebut peran DK PBB yang sangat penting mewujudkan perdamaian, dilihat gagal mewujudkan mandatnya. "Jika kita tidak bisa tegakkan mandat DK PBB untuk mempertahan perdamaian, apa gunanya konsolidasi perdamaian," lanjutnya dalam video pidato di media massa.
Menteri alumnus HI UGM itu kemudian menyerukan pentingnya reformasi dalam tubuh Dewan Keamanan PBB, agar tercapai perdamaian dengan kepempinan yang efektif. "Reformasi DK PBB sangat penting untuk memastikan kepemimpan dan mewujudkan perdamaian," lanjutnya.
Kepemimpinan yang lebih demokratis dan inklusif melibatkan negara berkembang, dibutuhkan untuk mewujudkan perdamaian. "Perlu proporsi lebih untuk wilayah kurang terwakili. Dan negara berkembang untuk memastikan semuanya terlibat saat perdamaian dunia dipertaruhkan," terangnya.'
Desakan Reformasi
Desakan reformasi untuk DK PBB tidk hanya dilontarkan oleh Menlu Retno saja. Sejumlah negara lain seperti Turki, Jerman dan Afrika Selatan juga pernah melontarkan desakan serupa.
Bahkan Sekjen PBB saat ini, Antonio Guterres juga turut menggaungkan reformasi di tubuh DK PBB. Menurutnya munculnya DK PBB dan hak veto menjadi symbol ketidakadilan PBB dan ide yang tidak mengikuti zaman.
DK PBB sendiri banyak disoroti lantaran sikapnya yang kontroversial. Dalam konflik Palestina dan Israel, salah satu pemegang hak veto DK PBB, Amerika Serikat beberapa kali menolak resolusi gencatan senjata di Gaza menggunakan vetonya. Sedangkan pemilik hak veto hanya menjadi hak dari lima negara, yaitu Amerika Serikat, China, Prancis, Inggris dan Rusia.